Pilkades Berpotensi Picu Polarisasi, DPR Janji Bahas Aspirasi AMJ Kades dengan Kemendagri

Saan Mustopa Wakil Ketua DPR RI mengatakan, sejumlah pertimbangan perlu diperhatikan terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades), termasuk efisiensi anggaran dan stabilitas di tingkat masyarakat.

Menurutnya, apabila Pilkades kembali dilaksanakan, pemerintah harus menyiapkan anggaran yang cukup besar. Kondisi tersebut dinilai perlu dipertimbangkan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini berlangsung, termasuk terkait dana desa.

“Kalaupun terakhir ada PJ-nya, itu tetap dari kepala desa yang ada. Nah tentu, dengan pertimbangan tadi, pertimbangan secara efisiensi. Karena memang sekarang sedang ada efisiensi, termasuk dana desa dan sebagainya,” kata Saan dalam audiensi dengan sejumlah Kepala Desa terkait dengan akhir masa jabatan (AMJ) Kades di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Dia menjelaskan, pelaksanaan Pilkades berpotensi menambah beban anggaran pemerintah. Dana yang digunakan untuk Pilkades, kata dia, dikhawatirkan menyedot anggaran yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lainnya.

“Jadi ketika misalnya dilaksanakan Pilkades, tentu anggaran untuk Pilkades menjadi lebih besar lagi. Bahkan menyedot anggaran yang lain,” ujarnya.