Tidak Sekadar Penampung Aspirasi, Lia Istifhama Dorong Senator Jadi Penghubung Kepentingan Daerah dan Pusat

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak semestinya berhenti pada seremoni dan pidato kebangsaan. Momentum tersebut justru perlu menjadi bahan evaluasi terhadap sejauh mana suara daerah benar-benar memiliki pengaruh dalam menentukan arah kebijakan nasional.

Lia Istifhama Anggota DPD RI asal Jawa Timur menilai senator daerah harus mengambil posisi yang lebih strategis. DPD RI, menurut dia, tidak cukup hanya menghimpun aspirasi dari 38 provinsi, tetapi harus mampu menjadi katalisator yang mempertemukan kepentingan daerah dengan agenda nasional.

Pernyataan itu disampaikan Lia menanggapi pidato kenegaraan Prabowo Subianto Presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo Presiden menyinggung sejumlah capaian lembaga negara. Salah satunya DPD RI yang disebut telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.

Presiden juga menyebut perjuangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang kini telah memasuki pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah.

Bagi Lia, capaian tersebut harus dilanjutkan dengan memastikan aspirasi daerah tidak berhenti sebagai data maupun dokumen, melainkan benar-benar masuk ke ruang pengambilan keputusan.

“Untuk menyeimbangkan kepentingan daerah dengan kepentingan nasional, kita harus memosisikan bahwa DPD RI adalah utusan dari daerah. Kita bicara bagaimana menyuarakan keberadaan kita sebagai katalisator,” ujar Lia dalam keterangannya, Sabtu (15/8/2026).

Menurutnya, posisi DPD RI menjadi penting karena karakter persoalan setiap daerah tidak selalu sama. Ada daerah yang membutuhkan dukungan regulasi, sementara daerah lain memiliki potensi besar yang belum mendapatkan perhatian optimal dari pemerintah pusat.

Karena itu, senator daerah dinilai perlu aktif mengangkat keberhasilan daerah sekaligus menyampaikan persoalan yang muncul akibat kebijakan nasional.

“Mana dari ragam prestasi di daerah yang perlu kita angkat agar pemerintah pusat mengetahui dan mengapresiasi kerja keras daerah. Kemudian mana regulasi-regulasi yang kurang adil bagi daerah, kita bisa menyuarakan,” katanya.

Namun, Lia mengingatkan perjuangan kepentingan daerah tidak boleh berubah menjadi pertentangan antara pusat dan daerah. Kritik terhadap pemerintah harus ditempatkan sebagai instrumen koreksi, bukan bahan untuk memperlebar fragmentasi politik maupun sosial.

“Kritikan itu tidak boleh menjadi alat untuk merusak persatuan, tetapi bagaimana kritik itu justru menjadi bagian untuk menguatkan persatuan,” tegasnya.

Selain persoalan representasi daerah, Lia menilai semangat kemerdekaan juga harus diterjemahkan melalui penguatan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

Ia mengingatkan bahwa ketahanan ekonomi nasional tidak semata-mata ditentukan oleh perusahaan besar, industri, maupun sektor keuangan. Petani, nelayan, pedagang, pengrajin, perempuan dan pelaku usaha muda di desa juga memiliki peran penting dalam menjaga denyut ekonomi nasional.

“Tidak bisa dipungkiri, kekuatan ekonomi Indonesia bertumpu pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, emak-emak keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri,” ujarnya.

Lia kemudian menyinggung pengalaman Indonesia ketika menghadapi krisis moneter 1998. Saat perusahaan besar dan sejumlah institusi keuangan mengalami tekanan, aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat bawah justru tetap berjalan dan menjadi salah satu penyangga kehidupan.

“Kita ingat waktu krisis 1998, krisis moneter, bank-bank besar runtuh, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang kabur. Tetapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatanlah yang kokoh, yang menyelamatkan,” tuturnya.

Atas dasar itu, ia mendorong agar kebijakan pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga memastikan masyarakat daerah mendapatkan manfaat nyata.

Bagi Lia, kemerdekaan memiliki makna yang lebih substantif ketika masyarakat di berbagai daerah merasa mendapatkan ruang yang adil untuk tumbuh dan berkembang.

“Semangat kemerdekaan adalah bagaimana seluruh daerah merasa menjadi bagian penting dari Indonesia. Ketika daerah maju, ekonomi rakyat kuat, dan masyarakat merasakan keadilan, maka persatuan Indonesia juga akan semakin kokoh,” pungkasnya.(faz)