Yusril Tegaskan Belum Ada Kekosongan Jabatan Wapres, Gibran Masih Bertugas

Yusril Ihza Mahendra Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menegaskan belum ada kekosongan jabatan wakil presiden meski Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri.

Menurutnya, Gibran hingga Selasa (10/11/2026), masih menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden RI.

“Oh, kalau Wapres juga masih ada, masih menjalankan tugas-tugas sebagai seorang wakil presiden sampai hari ini,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Pernyataan itu disampaikan Yusril merespons pertanyaan wartawan mengenai status Gibran setelah bertemu Prabowo Subianto Presiden RI pada Selasa pagi.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan wakil presiden.

Yusril menjelaskan, status Gibran tidak otomatis berakhir hanya karena adanya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan persoalan persyaratan pendidikan dalam pencalonannya sebagai wakil presiden.

“Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden,” ujarnya dilansir dari Antara.

Saat ditanya apakah putusan MA dan MK secara otomatis menggugurkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden, Yusril menjawab singkat, “Tidak.”

Meski demikian, Yusril menilai putusan MA perlu mendapat perhatian karena memuat pertimbangan mengenai persoalan serius yang berkaitan dengan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Ia berpandangan, putusan tersebut membuka persoalan mengenai kemungkinan Gibran mengundurkan diri atau menghadapi proses pemberhentian. Namun, Yusril belum memastikan langkah yang akan terjadi selanjutnya.

“Jadi masalahnya memang serius kalau kita baca putusan dari Mahkamah Agung itu. Sehingga kalau saya menafsirkan sih sebenarnya seperti punya pilihan. Apakah berhenti ataukah memang diberhentikan. Tapi kita lihatlah apa perkembangan yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya,” katanya.

Sebelumnya, putusan MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.

Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan pendidikan SMA Gibran yang digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Presiden 2024 tidak sah.

Terkait mekanisme pengunduran diri, Yusril menjelaskan bahwa Gibran harus menyampaikan pernyataan tertulis kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) apabila benar-benar ingin melepas jabatan wakil presiden.

Setelah menerima pengunduran diri tersebut, MPR akan memberitahukan adanya kekosongan jabatan kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden diminta mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih melalui sidang MPR.

Meski demikian, Yusril meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan adanya pergantian atau kekosongan jabatan wakil presiden. Pemerintah masih menunggu perkembangan terkait kemungkinan pengunduran diri Gibran maupun langkah politik berikutnya.

“Jadi kita tunggulah perkembangan hari-hari berikutnya apa yang akan terjadi,” ujarnya. (ant/saf/ipg)