Pemerintah Propinsi Jawa Timur mendesak kontraktor untuk mencari proyek ke sektor swasta. Alasannya, credit landing jangka pendek hanya 7% sehingga menyulitkan kontraktor mencari akses permodalan.
Hal tersebut disampaikan SOEKARWO Sekretaris Daerah Pemprop Jawa Timur di sela pembukaan Musda Gapeknas (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional) Jawa Timur, Rabu (05/12), di Hyatt Regency.
Pada suarasurabaya.net, SOEKARWO mengatakan, dari PDRB tahun 2007 sebesar Rp 271 trilyun didominasi sektor manufaktur sebesar 74%. Komposisi sektor manufakturing 29% berada di industri olahan, 27% jasa kontruksi dan 17% pertambangan.
Selain itu, ada permasalahan krusial yang ada di Jawa Timur yakni 59% PDRB beredar di kredit dan 41% berupa capital flight bisa ke Jakarta dan luar negeri. Dari 59% kredit yang ada, 93%-nya lari ke konsumsi.
“Dan hanya 7% untuk credit landing. Ini diperparah dengan bank yang posisinya sangat lemah untuk memberikan kredit kontruksi,”paparnya.
Kondisi seperti itu, kata SOEKARWO, menyebabkan sulit mendapatkan proyek pemerintah. Padahal selama ini, kontraktor ‘larinya’ ke pemerintah.
Pemprop Jawa Timur, tambah SOEKARWO, juga meminta Kabupaten/Kota membuka kases permodalan bagi kontraktor. Bahkan Pemprop Jawa Timur bekerjasama dengan Askrindo untuk memberikan kredit bagi anggota Gapeknas yang tidak mempunyai kolateral. (tin)
NOW ON AIR SSFM 100

