Menteri PPN Minta Warga Tidak Lagi Jadi Kurir Data Antarinstansi
Rabu, 23 September 2026 | 21:34 WIB
Burhanudin Muhtadi Pengamat Politik mengatakan permasalahan sistem pemilu Indonesia disebabkan oleh kurangnya kajian yang komprehensif yang dikaitkan dengan sistem pemerintahan dan sistem kepartaian, sehingga tidak ada harmonisasi.
“Salah satu contoh tidak harmonisnya sistem adalah masih adanya sistem recall dari parpol. Padahal kalau memang konsisten pakai sistem terbuka, parpol tidak memiliki kewenangan me-recall. Yang punya kewenangan adalah konstituennya,” ungkap Burhan dalam diskusi MPR RI membahas evaluasi Pileg 2014 di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2014).
Contoh lain ketidakharmonisan sistem di Indonesia, kata Burhan, adalah berlakunya presidensiil yang terdiri dari begitu banyak partai, padahal seharusnya dari partai sederhana.
“Sistem terbuka yang berlaku sekarang belum didukung oleh UU, terutama soal transparansi penggunaan dana. Akibatnya money politic menjadi lebih masif,” serunya.
Sebagai masukan, Burhanudin mengusulkan sistem distrik sebagai alternatif. Sebagai konsekuensinya, jumlah partai bakal menyusut, dan sisi positifnya satu partai hanya mengajukam satu caleg terbaiknya dari tiap daerah pemilihan (Dapil).(faz/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
