Inilah Cara KPU Hambur-hamburkan Uang Pajak Rakyat

Uchok Sky Khadafi pengamat anggaran negara mengatakan, dalam dokumen rincian kertas kerja satuan kerja KPU tahun 2014, ada pelaksanaan debat capres di TV sebanyak satu paket. Dimana harga satu paket sebanyak Rp.986.561.000.

Selain itu, ada juga konsumsi debat capres sebesar Rp.252.500.000. Alokasi anggaran ini besar dan mahal. Tapi sayang seribu kali sayang, alokasi anggaran yang mahal dan besar ini, KPU kurang cerdas dalam memformat penyelenggaraan kegiatan debat capres ini.

Menurut Uchok, kegiatan debat capres ini seperti kegiatan cerdas cermat, siapa yang bisa menjawab, itu dirasa pemenangnya. Padahal, debat capres ini, untuk mengutarakan janji-janji capres di depan publik agar kelak bisa ditagih dalam bentuk program.

Oleh karena bentuknya seperti cardas cermat, maka janji-janji capres sangat susah ditagih karena, apa yang diperdebatan kedua capres, sebagian tidak bisa ditagih lantaran hanya pernyataan mereka spontan, suka menyendir dan memojok lawan debat dan di perdebatan hanya sebatas informasi yang mereka diketahu saja.

“Seharusnya, debat capres cawapres ini memperdebatan konsep yang berisi “janji-janji” yang mereka buat sendiri.Dan konsep-konsep inilah yang dikejar oleh mederator agar capres ini bisa menjelaskan ke publik dan konsep ini bisa “membumi” jadi program dalam APBN atau kebijakan lainnya,” papar Uchok di Jakarta, Minggu (29/6/2014).

Selain itu, kata dia, cara lain untuk menghabiskan anggaran uang pajak rakyat, KPU selalu membentuk Pokja (kelompok kerja). Dengan membentuk Pokja ini sangat menguntungkan orang-orang KPU. Artinya, selain gaji, alokasi anggatan Pokja ini masuk ke kantong pribadi masing-masing orang-orang KPU. Misalnya saja, diambil saja, satu pokja, yaitu pokja pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan calon presiden punya alokasi anggatan sebesar Rp.346.500.000.

Dimana, alokasi ini diperuntukan 1). Pengarah sebanyak 7 orang, dimana tiap satu orang dapat Rp.3 juta selama 3 bulan; 2). Penanggungjawab honornya sebesar Rp.2.750.000 selama 3 bulan; 3). Satu orang ketua mendapat Rp.2.5 juta, satu orang wakil ketua mendapat Rp.2.2 juta , dan satu orang sekretaris mendapat honor Rp.2 juta selama 3 bulan; dan 4). Anggota sebanyak 50 orang, mendapat setiap orang Rp.1.700.000 selama 3 bulan. Selain itu, ada juga untuk Biaya pemeriksaan kesehatan bakal capres dan wapres sebanyak 10 paket, dan harga satuan sebanyak Rp.50.000.000, dan jadi, jumlahnya Rp.500.000.000. Dan untuk alokasi rapat saja, KPU tidak mau rugi. Dimana alokasi anggaran untuk Rapat pembahasan pemeriksaan kesehatan calon presiden sebesar Rp.299.610.000

Jadi semua alokasi anggaran diatas, dimana antara Tim sukses saling hajar dengan penyataan atau, saling fitnah,tapi pihak penyelenggaraan pemilu pesta duit dengan anggaran negara.(faz/dwi)