Jokowi Dapat Dukungan Elemen Tani Jawa Timur

Elemen petani Jawa Timur, Selasa (1/6/2014), mendeklarasikan diri sebagai pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Melalui Sekretariat Nasional (Seknas) Tani Jokowi Jawa Timur, mereka akan menggalang dukungan secara mandiri di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Deklarasi kali ini setidaknya dihadiri 16 perwakilan daerah di antaranya dari Kabupaten Sidoarjo, Lamongan, Gresik, Madiun, Blitar, Tuban, Lumajang, Mojokerto, Kediri, Ponorogo, serta Nganjuk.

“Setelah deklarasi yang kita lakukan hari ini, kita akan menindaklanjuti ke beberapa daerah lain, yaitu 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Nantinya, deklarasi akan kita lakukan lagi di masing-masing daerah,” kata Syaiful Zuhri, deklarator Seknas Jokowi Petani Jawa Timur.

Syaiful yang juga Ketua Serikat Tani Jawa Timur itu meyakini dengan dukungan ini, sedikitnya 70 ribu suara dari kelompok petani di Jawa Timur akan langsung memilih pasangan nomor urut dua ini.

Basuki Rachmad, yang juga deklarator mengatakan, Jokowi-JK dinilai lebih berpihak ke petani daripada Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

“Jokowi-JK memiliki program yang sama dengan apa yang diperjuangkan para petani Indonesia. Pada pertemuan dengan Jokowi di Jakarta, visi dan misinya sama. Dalam sebuah diskusi, kita nyambung dan telah kita lakukan kontrak politik,” kata dia.

Seknas Tani sebenarnya juga sempat bertemu dan berdiskusi dengan Prabowo. “Kita juga beberapa kali bertemu Prabowo, dan ternyata dia (Prabowo) tidak bisa diskusi dan tidak nyambung,” kata Basuki.

Kontrak yang telah ditandatangani Jokowi diantaranya adalah berkomitmen mengimplementasikan pembaruan agraria melalui pendistribusian aset terhadap petani melalui land reform dan program kepemilikan lahan bagi petani dan buruh tani.

Selain itu, menyerahkan lahan seluas 9 hektar, meningkatkan akses petani gurem (kecil) terhadap kepemilikan lahan pertanian dari rata-rata 0,3 hektar menjadi 20 hektar per kepala keluarga (KK) dan pembukaan satu juta hektar lahan pertanian kering ke luar Jawa dan Bali.

Dalam upaya menegakkan kedaulatan pangan di Indonesia, Jokowi-JK diklaim juga memiliki komitmen membangun bank khusus untuk pertanian, UMKM dan koperasi.

“Jokowi juga akan menyusun kebijakan pengendalian atas impor pangan melalui pemberantasan mafia impor yang mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan nasional,” kata dia. (fik/ipg)