Jumat, 26 Desember 2025

Pramono Anung Tolak Pansus Pilpres

Laporan oleh Muchlis Fadjarudin
Bagikan

Pramono Anung Wibowo wakil ketua DPR fraksi PDI Perjuangan menolak rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pemilu Presiden.

Seperti diketahui, Komisi II DPR berencana membentuk panitia khusus pemilu presiden 2014 (Pansus Pilpres). Rencana ini muncul karena Komisi II melihat terdapat beragam kecurangan yang tidak diselesaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pilpres.

Pram menilai semangat pembentukan pansus itu, hanya dilatarbelakangi kekecewaan, karena kubu yang dibela mereka kalah.

“Saya melihat ini lucu-lucuan saja. Semangat membentuk pansus itu, karena mereka kecewa kubunya kalah.” ujar Pramono Anung di Jakarta, Jumat (25/7/2014).

Menurutnya kalau pansus itu terus didorong oleh Fraksi Demokrat dan berhasil, maka sesungguhnya justru mempermalukan SBY sendiri, selaku Presiden dan ketua umum Demokrat. Sebab, itu terjadi masih dalam era pemerintahan SBY.

Sebelumnya, Khatibul Umam Wiranu wakil ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrat mengatakan, setuju dengan pandangan fraksi lainnya agar Komisi II segera membentuk Pansus kecurangan Pilpres 2014.

“Kami akan bentuk Pansus Pilpres secepatnya karena memang banyak kejanggalan terjadi,” ujar Khatibul Umam Wiranu, Rabu (23/7/2014).

Khatibul mengatakan mestinya KPU bersikap arif dan bijaksana menyikapi berbagai laporan kecurangan dan keberatan yang disampaikan tim saksi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. KPU juga mestinya menjalankan berbagai rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu terkait kecurangan selama pilpres.

“Kenapa KPU tidak merespon semua temuan pelanggaran pemilu dan kecurangan yang terjadi di daerah,” ujarnya.Sehingga disayangkan,  KPU yang tergesa-gesa mengumumkan hasil rekapitulasi pilpres.

Ia mencontohkan KPU mestinya tidak mengacuhkan rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta untuk mengecek temuan kejanggalan di 5.802 TPS Jakarta selama pilpres.

“Tidak perlu memaksakan rekapitulasi suaranya harus selesai 22 Juli 2014. Karena ini menyangkut kepentingan negara, KPU jangan seperti mengejar setoran,” ujarnya.(faz/rst)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Perpaduan Macet dan Banjir di Kawasan Banyuurip-Simo

Banjir Menggenangi Sidosermo 4

Kecelakaan Bus Vs Truk Gandeng di Jembatan Suramadu

Perpaduan Hujan dan Macet di Jalan Ahmad Yani

Surabaya
Jumat, 26 Desember 2025
29o
Kurs