Untuk mencegah terjadinya human trafficking dan mengantisipasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berangkat bekerja ke luar negeri secara illegal, membuat Badan Nasional Pemberangkatan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menggencarkan sosialisasi dengan turun ke berbagai daerah.
Selama dua hari BNP2TKI blusukan ke berbagai wilayah Kecamatan yang menjadi kantong TKI di Kabupaten Lumajang. Kegiatan ini digelar dengan menggandeng Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lumajang.
Eddy Hozainy Kabag Humas Pemkab Lumajang mengatakan, selama dua hari terakhir BNP2TKI blusukan ke wilayah Kecamatan Tempursari dan Senduro.
Kedatangan BNP2TKI untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang menjadi kantong TKI. Dengan harapan, masyarakat bisa mengetahui prosedur pemberangkatan dan penempatan TKI di luar negeri secara prosedural.
“Sebab, sejauh ini masih banyak TKI yang keberadaannya illegal di luar negeri. Ujung-ujungnya mereka dideportasi kembali ke tenah air tanpa hasil kerja apapun. Parahnya lagi, ada yang kemudian menjadi korban kasus human trafficking dengan jalan dijadikan pelacur dan sebagainya,” kata Eddy Hozainy, Kamis (4/12/2014).
Dari kegiatan tersebut, kemudian dilakukan penelusuran dan ditemukan, ternyata masih ada masyarakat yang dipekerjaan ke luar negeri secara illegal. Hal ini dibuktikan dengan keterangan bahwa warga yang berangkat bekerja ke luar negeri tidak tercatat secara prosedural di Disnakertrans.
“Disampaikan, bahwa mereka mendapat perlakuan tidak tepat saat menjadi TKI di luar negeri karena memang tidak prosedural di Negara mereka bekerja,” ujarnya.
Dia menambahkan, yang menjadi masalah adalah adanya oknum tertentu yang bertinak sebagai tekong yang memberikan iming-iming cepat diberangkatkan, gaji lebih besar dengan berangkat di luar prosedur ke luar negeri. “Ini yang menganggu, hingga masyarakat terjebak. Makanya, pihak Disnakertrans dan BNP2TKI memberikan penjelasan,” kata Eddy.
Dia juga mengatakan, Disnakertrans Kabupaten Lumajang juga memfasilitasi masyarakat dengan melakukan pendataan bagi mereka-mereka yang berminat berangkat kerja ke luar negeri. “Mereka langsung didata, diundang sekaligus mendapatkan informasi yang jelas sehingga ketika berangkat bekerja ke luar negeri sebagai TKI tidak salah jalan,” ujarnya. (her/wak)
NOW ON AIR SSFM 100
