Presiden dan DPR Harus Duduk Bersama Dalam Kasus Budi Gunawan

Presiden dan Dewan Perwakilkan Rakyat (DPR) harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah Budi Gunawan. Hal ini disampaikan Pramono Anung Politisi Senior PDI Perjuangan pasca DPR menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan diangkat menjadi Kapolri.

“Apapun dalam proses ini sudah dituntaskan. Apapun keputusan dewan adalah keputusan politik, sudah mendukung usulan presiden.” ujar Pramono Anung di gedung DPR RI, Jumat (16/1/2015).

Menurutnya, selain ada proses hukum, ada juga proses politik, sehingga tidak bisa dipungkiri perlu ada jalan keluar dari masalah ini. Untuk itu, Presiden dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bersama-sama mencari jalan keluarnya agar tidak ada politisasi hukum.

“Selain politik, ada proses hukum. Tak bisa dipungkiri sebagai tersangka yang sekaligus menjadi calon Kapolri, maka harus ada jalan keluar. Satu diantaranya, jangan sampai ada politisasi hukum. Maka ketika persoalan muncul dengan dugaan yang ada, maka perlu ada pemikiran Presiden dan KPK untuk mencari jalan keluar bersama supaya ada kejelasan soal status Budi Gunawan.” tandasnya.

Seperti diketahui, Kamis (15/1/2015) kemarin, rapat paripurna DPR RI menyetujui usulan Jokowi presiden terhadap Komjen Pol Budi Gunawan untuk diangkat menjadi Kapolri menggantikan Jendral Polisi Sutarman.(faz/dop).