Paket Kebijakan Ekonomi Jilid Dua Lebih Bagus dari Jilid Satu

Dradjad Hari Wibowo Ekonom dari Sustainable Development Indonesia (SDI) mengatakan, paket kebijakan ekonomi jilid dua dari Jokowi Presiden, lebih bagus dari yang jilid satu.

Sebelumnya, pemerintah baru saja mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid dua. Paket ini diklaim lebih nendang karena memberikan kemudahan investasi. Bahkan, untuk proses perizinan saja hanya butuh 3 jam.

Dradjad mendukung paket kebijakan yang kedua ini, karena langkahnya benar dan tidak berputar-putar.

“Paket ini lebih bagus dari paket pertama. Saya mendukung, karena sesuai dengan apa yang berulang kali saya suarakan, lakukan debirokratisasi di semua lini secara besar-besaran, bisa dimulai dari perizinan. Arah kebijakannya sudah benar, tidak lagi berputar-putar di wacana seperti sebelumnya,” ujar Dradjad dalam pesan singkatnya, Rabu (30/9/2015).

Terkait apakah akan mendorong neoliberalisme, menurut Dradjad, akan tergantung langkah affirmative yang diambil untuk menopang paket ini. Contohnya, kalau ada langkah untuk memperbaiki hak-hak pekerja dan meningkatkan linkage antara industri yang diuntungkan paket dengan supplier-supplier UMKM, maka paket ini bisa sekaligus mendorong pertumbuhan dan pemerataan. Jadi tidak neolib. Justru pemangkasan perijinan bisa mengurangi korupsi.

Dradjad mencatat ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam paket kebijakan ekonomi ini, pertama, arah paket sudah benar, tapi masih kurang banyak. Anjloknya pertumbuhan ini besar sekali, efek PHK-nya tinggi dan ancaman terhadap stabilitas makro dahsyat. Jadi seperti vector, arah harus benar dan skala harus tepat. Skala paket ini yang masih kurang besar dibanding besarnya persoalan ekonomi yang Indonesia hadapi, sehingga sangat perlu paket ketiga dan seterusnya.

Kedua, implementasi menjadi kunci. Banyak oknum birokrat yang nakal dan cenderung mempersulit orang demi keuntungan pribadi. Mereka bisa merusak implementasi kemudahan perizinan dengan berbagai trik.

Ketiga, kemudahan izin sewa pakai hutan untuk tambang dan lainnya cenderung rawan, dan risiko kerusakan lingkungannya tinggi sekali. Dradjad setuju dipangkas ijinnya, karena hal ini menjadi sumber KKN. Tapi harus ada pengawasan yang ketat dalam hal dampak lingkungan, termasuk pemulihan lingkungan setelah izin habis.

Menurut Dradjad, transparansi juga harus maksimal karena ijin sewa pakai hutan ini rawan permainan elit politik pusat dan daerah. Jadi harus diumumkan perusahaan apa saja yang menerima ijin ini dan siapa saja nama-nama pemegangan saham riil-nya.

Selain itu, batas wilayah dan persyaratan yang terkait ijin sewa pakai itu juga harus diumumkan, sehingga masyarakat bisa menguji. Minimal diumumkan di website.

“Saya setuju soal izin sewa pakai ini, tapi khawatir karena melihat belum cukupnya aturan pengamanan terhadap efek negatifnya,” pungkasnya. (faz/iss/fik)