Dinas Kehutanan Jatim Kejar Target 66 Ribu Hektare Lahan Perhutanan Sosial

Dinas Kehutanan Provinsi Jatim mempercepat pencapaian Program Perhutanan Sosial yakni dengan memenuhi target 66 ribu hektare lahan hutan, yang saat ini baru tercapai 22 persen.

Program Perhutanan Sosial adalah program peningkatan kesejahteraan dengan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan hutan.

Ada dua jenis sub program. Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) untuk kelompok tani, serta Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) untuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan.

Eko Prasetyo Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS) Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Jawa Timur mengatakan, realisasi lahan baru tercapai 22 persen dari target.

Realisasi lahan Program Perhutanan Sosial, dari data Dishut Jatim, saat ini baru seluas 14.702 hektare. Seluas 9.150 hektare di antaranya untuk penerima IPHPS, sisanya 5.552 hektare untuk Kulin KK.

Dishut Jatim sedang melakukan percepatan. Salah satunya dengan menggelar Rapat Rencana Kerja Percepatan Perhutanan Sosial, di Hotel Tunjungan Surabaya, Rabu (16/5/2018).

Ada beberapa elemen yang dilibatkan di rapat itu, di antaranya Perwakilan Pokja Nasional, Pokja Focal Point, Pokja PPS Jawa Timur, dan Pokja PPS Kabupaten/Kota.

Salah satu tujuan rapat itu, melanjutkan kunjungan Joko Widodo Presiden, 2 November 2017, menyerahkan Surat Keputusan IPHPS dan Kulin KK kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo.

“Dalam pelaksanaan perhutanan sosial, wajib hukumnya untuk tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, sehingga ada keseimbangan antara masyarakat sejahtera dan hutan tetap lestari,” ujarnya setelah rapat.

Rapat itu diwarnai perbedaan pendapat tentang substansi Perhutanan Sosial program KULIN KK (Permen nomor 83 th 2016) dengan program IPHPS (Permen nomor 39 2017).

Selain itu, yang menjadi pembahasan dalam rapat itu adalah masalah anggaran. Beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti LSM Raja Giri dan LSM Gema Lumajang menanyakan hal ini.

Tim Pokja Nasional mengajak semua kelompok Tim Pokja Provinsi dan Pokja Kabupaten/Kota segera beraksi di lapangan walaupun banyak kendala terutama di keterbatasan anggaran APBN.

Rapat berakhir setelah dua hari pembahasan yang cukup rumit ditutup dengan penghimpunan rencana anggaran yang diusulkan oleh setiap Pokja PS Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.(den)