Saleh Daulay: Tanpa Ketegasan Negara, Tim Arsitektur Perkotaan Prabowo Bisa Mandek

Saleh Partaonan Daulay Ketua Komisi VII DPR RI menilai rencana Prabowo Subianto Presiden membentuk tim arsitektur perkotaan nasional merupakan langkah strategis, namun berisiko tidak berjalan efektif jika tidak disertai ketegasan negara dan payung hukum yang kuat.

Rencana pembentukan tim arsitektur perkotaan sebelumnya disampaikan Prabowo sebagai bagian dari agenda besar penataan kota dan pemerataan pembangunan nasional. Tim tersebut dirancang untuk membantu pemerintah menyusun konsep tata kota yang berkelanjutan, terintegrasi, dan mampu menjawab persoalan kepadatan penduduk, kemacetan, hingga ketimpangan sosial-ekonomi di kawasan perkotaan.

Menanggapi rencana tersebut, Saleh menilai inisiatif itu relevan dengan kondisi kota-kota besar di Indonesia yang saat ini menghadapi tekanan berat akibat urbanisasi dan lemahnya perencanaan jangka panjang.

“Program ini patut diapresiasi karena menjawab persoalan perkotaan dan kependudukan yang sudah sangat jelas di depan mata. Banyak masalah sosial di kota berawal dari tata kota dan distribusi sumber daya yang tidak tertata,” kata Saleh dalam keterangannya, Rabu (24/12/2025).

Wakil Ketua Umum DPP PAN itu membandingkan dengan pengalaman negara-negara maju yang menata kota secara terencana sejak awal, meski memerlukan waktu panjang dan konsistensi kebijakan lintas generasi.

“Kalau kita mau sedikit rajin membaca sejarah kota-kota di Amerika, Eropa, atau Australia, semua punya cerita panjang. Penataan kota di sana tidak instan, tapi dilakukan dengan perencanaan yang serius dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Saleh, kota-kota di Indonesia sejatinya juga memiliki sejarah dan karakter masing-masing. Namun, dalam praktiknya, pembangunan kerap menyimpang dari rencana awal.

“Di Indonesia, sering kali cerita kota tidak sesuai skenario. Banyak penyimpangan di tengah jalan. Yang menentukan arah pembangunan bukan lagi pemerintah, tapi justru pengusaha dan pemilik modal,” tegasnya.

Ia menambahkan, kelompok masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan kerap menjadi pihak yang paling dirugikan.

“Orang yang tidak punya kekuasaan pasti tidak bisa melawan. Semua diselesaikan dengan tawar-menawar, bahkan kadang dengan cara-cara yang tidak wajar,” ujar mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.

Saleh menduga kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Prabowo menggagas pembentukan tim arsitektur perkotaan. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar terletak pada keterbatasan ruang dan kepadatan lahan di kota-kota besar.

“Menentukan titik awalnya saja sudah sulit. Lahan sudah padat. Kalau mau direstrukturisasi, biayanya pasti sangat besar,” katanya.

Karena itu, Saleh menegaskan bahwa keberhasilan tim arsitektur perkotaan sangat bergantung pada keberanian pemerintah dalam menegakkan aturan.

“Kalau ini mau dijalankan, pemerintah harus bertangan besi. Harus dimulai dari pembentukan aturan hukum yang jelas. Tanpa itu, tim arsitektur perkotaan yang disiapkan tidak akan bisa bekerja,” tegasnya.

Selain regulasi, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga dinilai menjadi kunci agar kebijakan penataan kota tidak berjalan parsial.

“Semua harus dikerjakan bersama. Banyak daerah justru tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Di sinilah peran arahan dan bantuan pemerintah pusat sangat dibutuhkan,” pungkas Saleh. (faz/ipg)