Jumat, 6 Februari 2026

Pemerintah Bakal Perkuat Komunikasi dengan Danantara Imbas Outlook Negatif Moody’s

Laporan oleh Billy Patoppoi
Bagikan
Airlangga Hartarto (kedua dari kanan) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjawab pertanyaan media dalam wawancara cegat (doorstop) usai acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 di Jakarta, Kamis malam (5/2/2026). Foto: Antara

Airlangga Hartarto Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian mengatakan, outlook negatif yang ditetapkan Lembaga Pemeringkat Internasional Moody’s akan ditanggapi dengan peningkatan komunikasi terkait sistem dan mekanisme Danantara, seiring pemecahan peran APBN dan Danantara dalam pembiayaan investasi.

Untuk diketahui, Moody’s pada, Kamis (5/2/2026), memutuskan untuk melakukan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif sekaligus mempertahankan sovereign credit rating (SCR) atau penilaian terhadap kemampuan negara untuk membayar utang Indonesia pada level Baa2.

“Saya sudah bicara dengan Danantara di mana mereka juga akan mempersiapkan langkah-langkah untuk menjelaskan kepada rating agency,” kata Airlangga dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 di Jakarta, Kamis malam, yang dikutip Antara.

Menko Perekonomian menjelaskan, jika sebelumnya investasi dilakukan melalui anggaran, pemerintah kini membedakan peran dengan mendorong investasi melalui Danantara. Sementara itu, APBN difokuskan untuk membiayai program unggulan Presiden dan pelayanan masyarakat.

“Ini yang banyak rating agency ataupun di pasar keuangan global belum paham. Jadi ini yang harus kita beri penjelasan,” kata dia.

Ia juga menegaskan bahwa Danantara dibangun dengan prinsip tata kelola yang baik sebagai sovereign wealth fund (SWF), sebagaimana praktik terbaik yang telah diterapkan di berbagai negara.

Menurutnya, keberadaan Danantara diharapkan dapat membuka potensi dan mendorong reformasi badan usaha milik negara (BUMN), sehingga dapat bergerak lebih fleksibel seperti sektor swasta.

Dari sisi kebijakan fiskal, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tetap konsisten menjaga disiplin anggaran, dengan defisit yang dipatok maksimal tiga persen dan rasio utang dijaga di bawah 40 persen dari PDB.

“Utang kita itu 70 persen rupiah. Jadi situasi makronya relatif aman. Dari segi utang korporasi, dari segi lindung nilai terlindungi, dan dari segi investment,” kata dia.

Kondisi perekonomian Indonesia sejauh ini juga tetap solid, di mana pertumbuhan PDB mencapai 5,39 persen (year on year/yoy) pada kuartal IV 2025 dan 5,11 persen (yoy) sepanjang 2025.

“Pertumbuhan ini lebih tinggi dari China yang sebesar lima persen, Arab Saudi 4,5 persen, EU hanya tumbuh 1,5 persen. Tentu ini menjadi momentum untuk pertumbuhan yang kuat,” kata Airlangga.

Selanjutnya, inflasi juga tetap terjaga pada kisaran sasaran 2,5 plus minus satu persen dengan realisasi 2,92 persen pada Desember 2025 dan sedikit meningkat menjadi 3,55 persen pada Januari 2026.

Sementara itu, posisi cadangan devisa Indonesia akhir Desember 2025 meningkat menjadi 156,5 miliar dolar AS. Jumlah ini setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.(ant/ily/bil/ipg)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Kebakaran Rumah di Pengampon Surabaya

Banjir Menggenangi Sidosermo 4

Kecelakaan Bus Vs Truk Gandeng di Jembatan Suramadu

Surabaya
Jumat, 6 Februari 2026
32o
Kurs