DPR Desak Perlindungan Maksimal 45 WNI Usai Meninggalnya Bos Kartel Narkoba Meksiko

Situasi keamanan di Negara Bagian Jalisco, Meksiko, dilaporkan memburuk setelah Nemesio Ruben Oseguera Cervantes alias “El Mencho” pemimpin kartel narkoba Cartel de Jalisco Nueva Generation (CJNG) meninggal dalam baku tembak dengan militer pada Minggu (22/2/2026).

Insiden tersebut memicu gelombang kekerasan di sejumlah titik dan meningkatkan ketegangan di tengah masyarakat.

Merespons kondisi itu, Oleh Soleh anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB meminta pemerintah segera memastikan perlindungan maksimal bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah terdampak.

“Kondisi yang berkembang di Jalisco sangat mengkhawatirkan. Negara harus hadir memastikan seluruh WNI dalam keadaan aman. Keselamatan mereka adalah prioritas yang tidak bisa ditawar,” ujar Oleh Soleh dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).

Berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 45 WNI yang tinggal di Jalisco. Oleh menekankan pentingnya langkah cepat dan terukur dari pemerintah, khususnya melalui Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Meksiko.

Sebagai anggota Komisi I DPR RI yang membidangi urusan luar negeri, pertahanan, dan komunikasi, ia meminta KBRI meningkatkan koordinasi dan komunikasi intensif dengan para WNI di wilayah tersebut.

“KBRI harus aktif menjangkau dan memastikan kondisi setiap WNI. Pemantauan situasi harus dilakukan secara real time, termasuk memperbarui data keberadaan mereka dan memastikan jalur komunikasi darurat mudah diakses,” tegasnya.

Oleh juga mendorong pemerintah menyiapkan langkah kontingensi apabila situasi keamanan semakin memburuk.

“Jika situasi semakin tidak terkendali, pemerintah perlu segera menyiapkan skenario evakuasi ke lokasi yang lebih aman. Kecepatan respons dan koordinasi menjadi kunci dalam melindungi warga kita di luar negeri,” katanya.

Selain itu, dia mengimbau seluruh WNI di Jalisco agar tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan. Oleh meminta mereka menghindari titik-titik rawan konflik, membatasi aktivitas di luar rumah, serta mengikuti arahan otoritas setempat dan perwakilan RI.

Komisi I DPR RI, lanjut Oleh, akan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri guna memastikan negara memberikan perlindungan maksimal bagi setiap WNI yang berada di wilayah terdampak konflik.

“Negara tidak boleh lengah. Dalam situasi seperti ini, keselamatan warga negara adalah yang utama,” pungkasnya. (faz/ipg)