Ketua Baleg DPR Yakin RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Disahkan Tahun Ini

Bob Hasan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengatakan, Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bakal disahkan menjadi undang-undang tahun ini.

Menurutnya, DPR masih melakukan konsultasi dan membuka ruang partisipasi publik dalam proses pembahasan RUU PPRT.

Pernyataan itu disampaikan Bob Hasan, hari ini, Kamis (5/3/2026), dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Baleg dengan sejumlah organisasi masyarakat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Hadir dalam forum rapatt itu antara lain Pimpinan Komnas Perempuan, YLBHI, Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Ketua Serikat Pekerja Rumah Tangga, Rieke Diah Pitaloka Anggota Komisi XIII DPR, dan Said Iqbal Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia.

Ketua Baleg DPR melanjutkan, semua aspirasi publik akan ditampung dalam RUU PPRT. Pihaknya juga bakal mengundang Kementerian Ketenagakerjaan dalam proses pembahasan.

Legislator dari Fraksi Partai Gerindra tersebut yakin, RUU PPRT selesai dibahas dan disahkan tahun ini. Walau begitu, dia tidak bisa menjanjikan bulan apa pengesahannya.

“Kalau pengesahannya sudah dipastikan tahun ini, ya. Tetapi kalau untuk bulannya, saya tidak bisa berestimasi seperti itu,” ujar Bob.

Pada kesempatan itu, Lita Anggraini Koordinator Jala PRT mendorong RUU PPRT segera disahkan. Dia menilai, aturan tersebut sangat diperlukan untuk mencegah kekerasan dan diskriminasi.

Sekadar informasi, RUU PPRT sudah berulang kali masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dari tahun 2004. Tapi, sampai saat ini RUU PPRT masih belum jadi undang-undang.

Sekarang, RUU PPRT masuk daftar Prolegnas Prioritas tahun 2025-2029.

Sejumlah substansi penting dalam RUU PPRT, di antaranya mengatur hak dan kewajiban pekerja rumah tangga, menjamin hak mendapatkan pelatihan dan perlindungan, serta larangan penyaluran ke luar negeri secara ilegal.(rid/ham)