Wawasan Polling SS: Mayoritas Masyarakat Setuju Indonesia Tarik Pasukan TNI dari Misi Perdamaian

Sebanyak tiga prajurit Tentara Negara Indonesia (TNI) gugur dalam misi perdamaian akibat serangan Israel di Lebanon Selatan. Hal ini membuat Ahmad Muzaini Ketua MPR RI mengusulkan agar Indonesia menarik kembali pasukannya dari misi perdamaian.

Mengenai itu, Radio Suara Surabaya melakukan polling ke pendengar dengan tajuk, “Setuju atau Tidak, Indonesia Menarik Pasukan TNI Dari Misi Perdamaian”. Hasilnya, mayoritas masyarakat setuju jika pasukan TNI RI ditarik dari misi itu.

Polling ini diambil dari media sosial Instagram @suarasurabayamedia dan secara langsung lewat pesan (WhatsApp) serta telepon yang masuk saat program Wawasan Polling berlangsung, sejak pukul 07.00 hingga 09.00 WIB.

Dalam diskusi di program Wawasan Polling Suara Surabaya, Kamis (2/4/2026), respons pengakses Suara Surabaya sepakat untuk Indonesia menarik kembali pasukan tentaranya dari misi perdamaian.

Berdasar data dari pendengar Radio Suara Surabaya yang bergabung melalui telepon dan pesan WhatsApp, sebanyak 57 persen atau 75 pendengar menyatakan Indonesia harus menarik pasukan tentara dari misi perdamaian. Sedangkan 43 persen atau 56 pendengar mengaku belum saatnya.

Kemudian data dari Instagram @suarasurabayamedia, sebanyak 81 persen atau 202 pengguna menyatakan Indonesia harus menarik pasukan tentara dari misi perdamaian. Sedangkan 19 persen atau 48 pendengar mengaku belum saatnya.

Mengenai usulan penarikan pasukan TNI dari misi perdamaian, sejumlah pendengar yang juga mantan anggota TNI serta peacekeeper di Lebanon, sepakat meminta untuk tidak gegabah mengambil keputusan.

Samsul mantan peacekeeper yang pernah bertugas selama 14 bulan di Lebanon meminta masyarakat untuk menunggu hasil investigasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurutnya, serangan-serangan yang terjadi di medan perang kadang tidak langsung dari Israel.

“Waktu serangan mortir yang masuk ke Suriah saat saya bertugas, awalnya disebutkan kalau itu adalah serangan Israel. Tapi setelah dicek dengan radar Prancis, ternyata itu tindakan dari Hizbullah. Jadi kita memang harus menunggu hasil investigasi betul-betul itu dari mana serangannya,” katanya, saat on air di Radio Suara Surabaya.

Menurut Samsul, baiknya prajurit TNI tetap bertahan untuk misi perdamaian. Jika memang prajurit harus ditarik, maka harus PBB yang melakukan.

“Jadi kita nggak bisa langsung menarik prajurit. Kita tergabung dalam misi itu kan karena mandat ya. Sehingga kalau memang kita mau tarik diri harusnya PBB yang membubarkan,” tambahnya.

Sedangkan menurut Totok seorang pensiunan TNI, mengusulkan agar pasukan TNI tetap bertahan di sana. “Pasukan TNI harus tetap bertahan di Lebanon sebagai pasukan perdamaian dan PBB harus menekan Israel,” ungkapnya.

Sementara itu, Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati pengamat pertahanan keamanan dan intelijen atau yang akrab disapa Nuning, sepakat dengan pendapat mantan pasukan TNI. Dia setuju jika penarikan prajurit tidak bisa dilakukan dengan gegabah.

Indonesia harus mau menunggu keputusan dari PBB. Terutama, saat ini Indonesia terikat mandat dan perjanjian sebagai negara penjaga perdamaian. “Indonesia harus menunggu keputusan PBB, terutama jika UNIFIL dibubarkan,” tutupnya.

Sebelumnya, menurut Ahmad Musani Ketua MPR, situasi yang terjadi di Lebanon dinilai semakin membahayakan keselamatan personel TNI yang bertugas. Dia mengatakan, pemerintah sudah seharusnya mempertimbangkan penarikan pasukan apabila tidak ada jaminan keselamatan bagi prajurit TNI.

Usulan penarikan pasukan ini juga disampaikan Dave Laksono Wakil Ketua Komisi I DPR RI. Dia menyoroti efektivitas keberadaan pasukan perdamaian Indonesia di wilayah Lebanon, di tengah memanasnya konflik negara-negara Timur Tengah.

Dave juga meminta pemerintah memberi perhatian serius terhadap keselamatan prajurit TNI. Jika keberadaan prajurit TNI justru menjadi sasaran pihak-pihak yang berkonflik, dan tidak berhasil mendorong perdamaian, maka harus ada koreksi.(kir/ham)