Anggota DEN Sebut Rasionalisasi Harga BBM Tak Terhindarkan di Tengah Krisis Energi

Muhammad Khalid Syaerazi Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah rasionalisasi harga dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk menjaga kesehatan fiskal negara di tengah tekanan krisis energi global.

Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Publik Fraksi PKB DPR RI bertajuk Krisis Energi Global: Momentum Mewujudkan Ketahanan Energi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

“Tidak ada pilihan lain selain merasionalisasi harga dan subsidi BBM. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan penyesuaian harga menjadi langkah yang tidak terhindarkan,” tegas Khalid.

Menurutnya, selama ini pemerintah masih menahan harga BBM melalui skema subsidi. Namun, kebijakan tersebut dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bahkan berpotensi meningkatkan utang negara jika terus dipertahankan.

“Jika subsidi terus ditanggung negara, maka konsekuensinya pemerintah harus menambah beban pembiayaan. Dalam jangka panjang ini tidak sehat,” ujarnya.

Khalid menjelaskan bahwa kondisi global saat ini turut memperburuk tekanan terhadap sektor energi nasional. Konflik geopolitik, termasuk ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel, berdampak langsung pada pasokan energi dunia.

Ia menyoroti gangguan di Selat Hormuz yang memengaruhi sekitar 20 persen distribusi minyak global.

“Penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz mengganggu sekitar 20 juta barel pasokan minyak dunia dan mendorong kenaikan harga. Indonesia tentu ikut terdampak,” jelasnya.

Meski demikian, Khalid menyebut kondisi ketahanan energi Indonesia masih relatif aman. Berdasarkan Indeks Ketahanan Energi (IKE) 2025, Indonesia berada pada level “tahan” dengan skor 7,13.

“Ketahanan energi kita masih berada di level tahan, bahkan meningkat dari tahun sebelumnya. Namun tantangan ke depan tetap besar,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah telah menyiapkan strategi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk menjaga stabilitas energi nasional.

Khalid juga menekankan bahwa ketahanan energi harus dibangun di atas empat aspek utama, yaitu ketersediaan (availability), akses (accessibility), keterjangkauan (affordability), dan keberterimaan lingkungan (acceptability).

“Ketahanan energi tidak bisa dilepaskan dari empat aspek tersebut. Semuanya harus berjalan seimbang agar sistem energi nasional tetap kuat,” ungkapnya.

Dengan kondisi global yang masih penuh ketidakpastian, Khalid menegaskan bahwa langkah rasionalisasi harga dan subsidi BBM menjadi salah satu opsi realistis yang harus dipertimbangkan pemerintah.

“Kita perlu kebijakan yang berani dan terukur agar ketahanan energi tetap terjaga tanpa membebani fiskal secara berlebihan,” pungkasnya. (faz/ipg)