Pemkot Surabaya Masih Nonaktifkan 147 Ribuan KK yang Tak Ditemukan dalam DTSEN

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih menonaktifkan sementara 147.545 kartu keluarga (KK), yang tidak ditemukan dalam survei Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Eddy Christijanto Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya menjelaskan, sebelumnya per 31 Maret 2026, ada 148.537 KK yang dinonaktifkan sementara.

Setelah diumumkan ke publik sejak 1 April hingga Jumat (17/4/2026), sebanyak 992 KK telah melakukan konfirmasi. Hasilnya, tersisa 147.545 KK yang masih nonaktif.

“Setelah warga melakukan klarifikasi dan mengonfirmasi keberadaannya, status nonaktif sementara akan otomatis dibuka,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Sebelumnya pada 19 Februari lalu, pemkot merilis ada 181.867 KK yang berstatus nonaktif. “Artinya, dalam kurun hampir dua bulan, terjadi penyusutan data lebih dari 34 ribu KK,” ungkapnya.

Eddy menjelaskan, Pemkot Surabaya masih membuka kesempatan warga untuk melakukan konfirmasi. “Data akan terus kami perbarui. Misalnya periode April, Mei, Juni akan diperbarui pada Juli, dan seterusnya,” jelasnya.

Dia juga mengingatkan, selama status nonaktif itu, warga tidak bisa mengakses berbagai layanan publik maupun menerima intervensi bantuan dari pemkot.

“Ketika data kependudukan dinonaktifkan sementara, otomatis pengajuan bantuan kepada Pemkot tidak dapat diproses,” tegasnya.

Proses klarifikasi dapat dilakukan secara daring atau mendatangi kantor kelurahan sesuai alamat pada dokumen kependudukan. Pemkot Surabaya juga menyediakan layanan pengecekan status penonaktifan NIK melalui laman resmi https://surabaya.go.id/id/page/0/25002/cek-status-penonaktifan-nik.

“Masyarakat bisa mengecek melalui website atau datang langsung ke kelurahan,” ujarnya.

Menurutnya, ratusan ribu KK yang dinonaktifkan umumnya tidak ditemukan di alamat domisili saat proses pendataan berlangsung. Sebagian diketahui berada di luar kecamatan, luar kota, bahkan luar negeri.

“Saat petugas turun langsung ke lapangan, mereka (warga) tidak berada di alamat saat pendataan. Karena itu kami harapkan ada klarifikasi dari yang bersangkutan,” tutupnya. (lta/bil/iss)