Mahfud MD pakar hukum tata negara menilai persoalan utama tata kelola nasional saat ini berakar pada konfigurasi politik yang belum sehat.
Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada melemahnya penerapan sistem merit di berbagai sektor pemerintahan.
“Masalah utama tata kelola itu pada konfigurasi politik, karena semuanya dipengaruhi keputusan-keputusan politik. Di banyak sektor, merit sistem kurang,” ujar Mahfud saat berbicara di Surabaya pada Senin (27/4/2026).
Mahfud menegaskan, banyak persoalan yang seharusnya diselesaikan secara profesional justru diputuskan melalui pendekatan politik, sehingga berakibat pada kualitas tata kelola pemerintahan menjadi kurang optimal.
Ia juga menyoroti jenjang karier di birokrasi yang kerap terhambat akibat intervensi pejabat politik. Menurutnya, hal itu membuat aparatur profesional sulit berkembang berdasarkan kompetensi dan prestasi kerja.
Menurutnya, pembenahan tata kelola nasional harus dimulai dari pembangunan politik yang sehat, sehingga bisa sejalan dengan penguatan demokrasi melalui penegakan konstitusi secara konsisten.
“Membangun politik itu membangun demokrasi. Membangun demokrasi artinya menegakkan konstitusi agar demokrasinya benar,” ucapnya.
Meski demikian, Mahfud optimistis Indonesia masih memiliki harapan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Ia menilai bangsa Indonesia telah beberapa kali menghadapi tantangan serupa dan mampu mencari jalan keluar, meski terkadang kembali menghadapi dinamika baru.
“Masih ada harapan untuk itu, karena di Indonesia sudah sering menghadapi hal-hal seperti itu dan bisa menyelesaikannya meskipun sesudah itu berbelok lagi,” pungkasnya. (ris/saf/ham)
NOW ON AIR SSFM 100
