Khofifah dan Menteri PKP Siapkan Bantuan Renovasi 33 Ribu Rumah di Jatim

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur (Jatim) bersama Maruar Sirait Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI meluncurkan program merenovasi 33.000 unit rumah tidak layak huni tahun ini.

Hal itu disampaikan Khofifah bersama Maruar Sirait (Ara) saat meninjau rumah sasaran penerima manfaat di Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Surabaya.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tersebut bertujuan mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong penurunan angka kemiskinan di Jatim.

Khofifah menyebut program BSPS di Jatim mendapat peningkatan kuota secara signifikan dari semula 2.014 unit pada 2025, kini melonjak 33.000 unit.

“Program ini sangat strategis karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, yaitu hunian layak. Dampaknya tidak hanya pada peningkatan kualitas hidup, tetapi juga penurunan kemiskinan,” ucap Khofifah dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).

Menurut Gubernur Jatim itu, rumah layak huni menjadi indikator penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus produktivitas keluarga.

“Ketika masyarakat memiliki rumah yang layak, maka kualitas hidupnya meningkat. Ini akan berdampak pada penurunan beban ekonomi, peningkatan kesehatan keluarga, hingga memperkuat daya tahan sosial masyarakat,” ujarnya.

Khofifah bilang, integrasi antara program perumahan dan pemberdayaan ekonomi diharapkan menjadi model pembangunan yang komprehensif dalam menekan kemiskinan secara berkelanjutan.

“Ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi membangun kehidupan yang lebih baik. Ada intervensi pada hunian sekaligus penguatan ekonomi keluarga,” jelasnya.

Di sisi lain, Ara menyatakan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian layak, namun juga integrasi dengan ekonomi masyarakat.

Nantinya Pemerintah mengkolaborasikan BSPS dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan serta pembiayaan melalui program PNM Mekaar yang menyasar perempuan pelaku usaha.

“Tujuannya agar keluarga penerima tidak hanya memiliki rumah yang layak, tetapi juga memiliki ketahanan ekonomi,” ujarnya.

Ia juga menyebut, pembangunan 33.000 unit rumah ini diperkirakan mampu menyerap hampir 100 ribu tenaga kerja, termasuk dari sektor konstruksi, transportasi, hingga industri bahan bangunan.

“Ekosistem perumahan ini menggerakkan banyak sektor. Dari kontraktor, toko bangunan, hingga pelaku UMKM semua ikut bergerak. Ini yang kita harapkan menjadi pengungkit ekonomi masyarakat,” ungkapnya.(wld/bil/ham)