Pemerintah Sedang Mengkaji Rencana Pemangkasan Anggaran MBG ke Depan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap, pemerintah tengah membahas rencana pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke depan. Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan mengatakan, pemangkasan untuk menghemat anggaran itu mengikuti instruksi Prabowo Subianto Presiden.

“Kita ikutin keputusan Bapak Presiden. Sudah (Komunikasi),” ungkap Purbaya di kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Soal seberapa besar penghematannya, Purbaya meminta masyarakat menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak pemerintah. “Sudah, nanti kita tunggu. Nanti kita tunggu dari Bu Nanik (Kepala BGN) seperti apa ya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah terus membenahi tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan baru. Langkah ini dilakukan setelah ditemukan indikasi pemborosan anggaran yang mencapai Rp12 triliun per tahun, atau Rp1 triliun per bulan pada pengelolaan sebelumnya.

Zulkifli Hasan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan mengatakan pemborosan itu berkaitan dengan membengkaknya jumlah titik layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang melebihi perencanaan awal.

“Yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik ya, laporan Ibu Nanik tadi barusan. Kalau lapak 6.877 penambahan, kalau Rp6.000.000 satu hari, maka satu tahun ada satu bulan ada pengeluaran lebih Rp1 triliun pemborosan. Berarti kalau satu tahun 12 triliun,” ungkap Zulhas sapaan akrabnya di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menurut Zulhas, persoalan pembengkakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan potensi pemborosan anggaran tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi manajemen baru BGN yang dipimpin Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala.

“Nah, ini yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” ujarnya.

Zulhas mengatakan Prabowo Subianto Presiden RI telah meminta agar tata kelola program MBG dibenahi dalam waktu satu bulan ke depan. Menurutnya, program yang sudah berjalan baik akan diteruskan, sementara berbagai persoalan yang ditemukan akan segera diperbaiki.

“Dan pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya, diganti dengan manajemen yang baru. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya, satu bulan. Satu bulan penataan yang baik tentu diteruskan, yang tidak baik ini. Antara lain temuan-temuan yang Bu Nanik tadi dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Dibahas dan dibenahi lebih lanjut,” katanya.

Sementara itu, Nanik Sudaryati Deyang Kepala BGN sebelumnya mengatakan pihaknya mulai mengubah pendekatan pelaksanaan program MBG dengan menitikberatkan pada efisiensi anggaran dan penataan ulang infrastruktur layanan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengurangi ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan dapur MBG di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). BGN akan mendorong pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, hibah, maupun dukungan dari dunia usaha.

“Kami akan selesaikan bagaimana sebaiknya, tapi untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerja samakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi. Masa sih bikin ini dapur untuk masyarakat di situ tidak mau, kan tidak mahal juga,” kata Nanik usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2026).(lea/bil/ham)