Selesai Gelar Aksi Soal Karut-marut Kondisi Bangsa, Aliansi Mahasiswa Unair Tinggalkan Grahadi

Aliansi Mahasiswa Universitas Airlangg (Unair) telah meninggalkan lokasi demo yang berada di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jaea Timur, Rabu (17/6/2026), tepat pukul 16.30 WIB.

Pantauan suarasurabaya.net, sebelum meninggalkan lokasi, Rizqi Senja Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unair sempat memberikan closing statement. Salah satunya, menyoroti tentang karut-marutnya kondisi bangsa.

“Kami mahasiswa Universitas Airlangga menyuarakan keresahan yang teramat dalam atas karut-marut kondisi bangsa hari ini,” katanya.

Senja menilai, saat ini seluruh masyarakat sedang menyaksikan sejarah baru, di mana nilai-nilai demokrasi mulai merosot, supremasi yang melemah, kejahatan korupsi yanh merajalela, serta kebrutalan aparat negara.

Selain itu, Aliansi BEM Unait juga mengecam keras atas kelahiran kebijakan-kebijakan penguasa yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat.

“Kami juga menuntut Pemerintah untuk menghentikan Program Makan Bergizi Gratis serta kebijakan populis lainnya. Kami siap berdiri di garda terdepan sebagai kontrol sosial demi menyelamatkan ruang demokrasi dan memastikan arah bangsa ini tidak melenceng dari muruwah reformasi,” tutupnya.

Setelah menyampaikan closing statement itu, ribuan mahasiswa Unair meninggalkan lokasi demo dengan tertib.

Sementara saat ini, sekitar pukul 16.50 WIB arus lalu lintas menuju Gubernur Suryo telah dibuka dan dapat dilalui kendaraan.

Sebelumnya, mahasiswa melakukan aksi demo untuk menyampaikan orasi dengan menyorot beberapa program pemerintah, yang dinilai membebani negara hingga perekonomian negara yang tidak kunjung stabil.

Ada 16 tuntutan yang dibawa mahasiswa dalam aksi hari ini di antaranya:

1. Menuntut penguatan integritas dan independensi KPK
2. ⁠Mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat
3. ⁠Menolak militerisme dan mendesak pengembalian militer pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil
4. ⁠Menghentikan budaya antikritik dan menjamin kebebasan berekspresi dalam kehidupan demokrasi
5. ⁠Mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan pejabat pemerintahan
6. ⁠Mengusut tuntas kasus penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang melibatkan Kementerian ESDM
7. ⁠Menghentikan proyek-proyek ekstraktif yang merusak ruang hidup masyarakat serta memulihkan ekosistem yang telah mengalami kerusakan
8. ⁠Menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
9. ⁠Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran
10. ⁠Membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat
11. ⁠Mengembalikan independensi Bank Indonesia dengan mengutamakan kompetensi dan keahlian moneter dalam struktur kepemimpinannya
12. ⁠Menghentikan segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil
13. ⁠Menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan
14. ⁠Menuntut pemerataan akses dan fasilitas kesehatan serta pendidikan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)
15. ⁠Menghentikan praktik eksploitasi buruh serta segala bentuk diskriminasi gender di dunia kerja
16. ⁠Menghentikan segala bentuk represivitas terhadap pers dan menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.(kir/rid)