Selasa, 17 November 2026

Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri setelah Terbukti Terlibat Penyadapan Ilegal

Laporan oleh Muchlis Fadjarudin
Bagikan
Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko Karopenmas Divisi Humas Polri ketika memberikan keterangan kepada awak media pada Selasa (17/11/2026). Foto: Istimewa

Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EHS) dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dipecat dari keanggotaan Polri.

Sanksi tersebut dijatuhkan setelah EHS dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan dalam kegiatan akses ilegal berupa penyadapan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang digelar di Ruang Sidang Divisi Propam Polri, Gedung Presisi 3 Lantai 2, Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).

Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko Karopenmas Divisi Humas Polri mengatakan, sidang KKEP berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 18.00 WIB dengan menghadirkan sembilan orang saksi, termasuk satu saksi yang meringankan atas permintaan EHS.

“Dari hasil keputusan pelaksanaan sidang KKEP, didapat suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS. Terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan ilegal akses berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural,” kata Trunoyudo dalam konferensi pers di Mabes Polri.

Atas perbuatannya, majelis sidang KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi kepada EHS.

Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela.

Kedua, sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

“Yang pertama, sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” ujar Trunoyudo.

Meski demikian, EHS menyatakan banding atas putusan sidang etik tersebut.

Dalam sidang tersebut, Komisi KKEP diketuai Komjen Pol Hendro Pandowo yang merangkap sebagai anggota. Posisi wakil ketua dijabat Irjen Pol Agus Dwi Hermawan.

Sementara itu, anggota komisi lainnya terdiri dari Irjen Pol Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol Toni Ariadi Efendi.

Trunoyudo menegaskan, penjatuhan sanksi terhadap EHS merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan internal institusi.

Dia menyebut, Polri akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran, tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

“Polri senantiasa berkomitmen untuk menjalankan setiap proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan asas equality before the law,” tegasnya.

Menurut Trunoyudo, prinsip tersebut memastikan setiap anggota Polri memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta tidak mendapatkan perlakuan istimewa dalam proses penegakan aturan internal.

Dia juga menyebut penindakan terhadap EHS sejalan dengan komitmen pimpinan Polri untuk melakukan pembenahan internal atau bersih ke dalam.

“Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” pungkas Trunoyudo. (faz/ipg)

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Bunga Tabebuya, Warnai Pagi di Jalan Manukan Kulon

Truk Tabrak Jembatan di Tarokan Kediri

Gundukan Kerikil di Bratang Binangun

Truk Terguling di Menjelang Sembayat

Surabaya
Selasa, 17 November 2026
31o
Kurs