Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Warga Asmat di Papua

Pemerintah masih mempertimbangkan relokasi terbatas terhadap warga Asmat untuk menangani persoalan gizi buruk dan penyakit campak yang diderita warga tersebut.

Relokasi diperlukan, karena dengan langkah itu, maka akan mempermudah distribusi pangan dan obat-obatan. Demikian kata Idrus Marham menteri Sosial di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (1/2/2018).

“Pemerintah sudah mempersiapkan beberapa program yang sudah jalan. Seperti program pengembangan komunitas yang agak terpencil,” kata Mensos.

Menurut Idrus, langkah itu sejalan dengan apa yang ditanyakan Joko Widodo Presiden RI terkait apa yang memungkinkan direlokasi, bukan relokasi total, melainkan relokasi terbatas.

Tapi, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mempermudah proses relokasi yang ditolak Bupati Asmat karena terganjal persoalan adat.

“Relokasi bisa dikomunikasikan dengan para tetua adat sehingga ada titik temu. Dengan mengonsentrasikan permukiman pada wilayah-wilayah tertentu, itu akan ada tanah ulayat, kami nanti akan lihat semua perkembangan,” ujarnya.(faz/rst)