BI-KPK Bentuk Data Nasabah Terpadu

Bank Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lakukan kajian pembentukan Data Nasabah Terpadu (DNT) perbankan menindaklanjuti Nota Kesepahaman yang sudah dilakukan keduanya 8 Desember 2006 lalu.

OEY HOEY TIONG Deputi Direktur Direktorat Hukum Bank Indonesia pada suarasurabaya.net, Kamis (22/02) mengungkapkan sejak nota kesepahaman itu ditandatangani, KPK memiliki kewenangan untuk menelusuri rekening tersangka kasus korupsi yang ditanganinya.

Sebelumnya, kata OEY, KPK melakukan penelusuran dengan mengirimkan surat permohonan ke 107 bank di Indonesia guna melacak rekening yang bersangkutan. Cara ini, kata OEY memakan waktu lama dan rentan memberikan kesempatan tersangka untuk ‘menyelamatkan’ hartanya yang bisa jadi adalah kekayaan negara yang dikorupsi.

Informasi yang diberikan BI pada KPK antara lain hasil pengawasan BI terkait rekening yang terindikasi hasil korupsi, informasi debitur individual, daninformasi lain yang dibutuhkan KPK. Sbealiknya, BI juga mendapat informasi dari KPK berupahasil pelaksanaan supervisi terhadap forum SKB antara jaksa agung, Kapolri, dan Gubernur Bank Indonesia, serta informasi lain yang diperlukan BI dalam rangka melakukan fit and proper test.

Dengan pertukaran informasi ini diharapkan KPK bisa langsung memerintahkan bank untuk memblokir rekening tersangka kasus korupsi dengan cepat.

Meskipun memiliki kewenangan menelusuri rekening nasabah, KPK menjamin kerahasiaan bank. Ini diungkapkan MOCHAMMAD YASIN Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK.

“Kita sebenarnya menerapkan sistem yang juga berlaku di negara-negara lain tentang pemberantasan korupsi. Kita tidak gegabah mengobok-obok rekening orang, hanya mereka yang dinyatakan sebagai tersangka saja yang kita telusuri,” imbuhnya.

YASIN menjelaskan saat ini KPK dan BI tengah melakukan beberapa penyesuaian sistem informasi dan diharapkan pada Juli 2007 mendatang Data Nasabah terpadu bisa dioperasikan.