Pemerintah Lebih Berpihak pada Ekonomi Liberalisme

Keberpihakan pemerintah terhadap pelaksanaan ekonomi liberalisme daripada ekonomi kerakyatan, masih kuat hingga sekarang. Ini terlihat banyaknya pembangunan mal meski banyak juga pabrik tutup. Penilaian tersebut disampaikan Prof.Dr.SRI EDI SWASONO Guru Besar Universitas Airlangga sebelum menutup seminar “Cinta Tanah Air”, di Islamic Center, Kamis (02/08).

Menurut EDI, keberpihakan pemerintah pada ekonomi liberalisme ini terlihat dari UU Penanaman Modal yang notabene adalah menjual kedaulatan rakyat. Bahkan Gubernur di beberapa daerah merasa bangga kalau bisa mendatangkan investor untuk membangun puluhan mal.

“Ini sungguh ironis, kalau gubernur tidak merasa bangga jika belum bisa membangun mal. Padahal gubernur baru bangga kalau angka kemiskinan menurun di daerahnya,”ujarnya.

EDI menjelaskan jika mal terus tumbuh sementara pabrik tutup ini menunjukkan pertumbuhan pesat dari produk asing untuk dibeli dan dikonsumsi masyarakat Indonesia. Sementara produk dalam negeri tidak berkembang.

Ekonomi liberalisme, kata EDI, membuat ekonomi asing makin kuat bercokol di Indonesia tapi masyarakat tidak mendapat bagian. “Seharusnya, pemerintah mengembangkan ekonomi Pancasila dimana pelaku bisnisnya adalah masyarakat Indonesia sendiri. Sayangnya, tayangan televisi ikut mendidik bangsa kita menjadi bangsa yang hanya bisa membeli dan mengkomsumsi produk asing. Ini model penjajahan baru,”pungkasnya. (tin)