Pertumbuhan Industri Telekomunikasi Lamban

Rendahnya penetrasi di industri telekomunikasi di Indonesia dipicu tidak adanya dukungan pemerintah terhadap penyediaan infrastruktur. Ini juga menyebabkan pertumbuhan bisnis industri telekomunikasi tidak secepat di negara lain. Demikian disampaikan SAID SUTOMO Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur.

Pada suarasurabaya.net, Rabu (31/10), SAID menjelaskan, tidak adanya dukungan pemerintah di bidang infrastruktur menimbulkan dampak karambol. Ini berbeda dengan negara-negara lain dimana pemerintah sudah menyiapkan infrastruktur, operator tinggal menyewa.

Dampak tidak adanya penyediaan infrastruktur dari pemerintah bisa dilihat saat ini. Kota-kota mulai menjadi ‘hutan’ BTS. Padahal kalau BTS disediakan pemerintah, operator tinggal menyewa dan menggunakan BTS secara bersama-sama dengan yang lainnya. Pemerintah daerah setempat akan menerima hasil sewa sebagai pendapatan asli daerah (PAD).

“Berdasarkan informasi dari Telkom saja, untuk memberikan layanan yang baik khususnya pada pelanggan CDMA agar tidak terjadi drop call, setiap 300 meter harus ada BTS. Bisa dibayangkan, kalau setiap operator mendirikan BTS per jarak 300 meter, apa jadinya kota tersebut,”paparnya.

Dari segi regulasi, pemerintah juga tidak mendukung pertumbuhan industri telekomunikasi. Kata SAID, ini bisa dilihat adanya pengenaan pajak pada setiap pendirian BTS serta sulitnya ijin dari pemerintah daerah. Padahal BTS sangat dibutuhkan operator dalam meningkatkan kualitas layanan ke pelanggan.

Disamping itu, warga yang memiliki daerah strategis juga sulit menyewakan maupun menjual lahannya untuk pendirian BTS. Sampai saat ini, kualitas layanan operator ke pelanggan CDMA diukur dari ketersediaan BTS dan volume pelanggan di areal tertentu.

SAID menambahkan ke depan pemerintah perlu kembali menata regulasi yang bisa mendukung pertumbuhan industri telekomunikasi. Termasuk berani berinvestasi dalam penyediaan infrastrukturnya. (tin)