Tarif Listrik Lokal Perlu Dikaji Ulang

Tarif listrik lokal perlu dikaji kembali, apakah memungkinkan atau tidak. Selama ini, masalah tarif listrik lokal masih jadi wacana meski sudah ada beberapa daerah yang melaksanakan tarif listrik lokal. Demikian ungkap Dr.M SAID DIDU Sekretaris Menteri Negara BUMN, Rabu (14/02).

Daerah yang sudah melaksanakan tarif listrik lokal, kata SAID pada suarasurabaya.net, antara lain, Batam dan Tarakan. Wacana tarif listrik lokal sebenarnya ditujukan agar permasalahan yang terjadi di daerah tidak menjadi beban PLN pusat.

Di sisi lain, juga berdasarkan kemampuan masyarakat serta jarak antar rumah. “Kalau wilayah Jawa, jarak antar rumah sangat dekat. Ini berbeda dengan di Irian, dimana jarak antar rumah cukup jauh. Tarif lokal bisa dibahas dengan pemerintah daerah dengan APBD-nya. Misalnya, PLN membangunkan fasilitasnya dan pemerintah daerah memberikan subsidinya. Dengan demikian, PLN pusat terkurangi bebannya,”ujarnya.

SAID menegaskan kerugian PLN memang cukup besar. Namun kerugian tahun 2006 lebih rendah dibanding 2005. Tahun 2006, total kerugian BUMN Rp 6 trilyun. Sedangkan tahun 2006, dari Rp 2,2 trilyun total kerugian BUMN, PLN sebesar Rp 1,03 trilyun atau sekitar 50%. Aset PLN yakni Rp 256 trilyun, merupakan aset terbesar kedua di BUMN.

Kalau PLN dinilai tidak efisien dengan kerugian yang dialami, SAID menilai, bukan masalah efisien atau tidak efisien. Ini disebabkan pemerintah memang tidak ada margin untuk PLN. Berikut penjelasan SAID, {clip*1}.

Ir.EDDI WIDIONO Dirut PLN menegaskan keputusan tarif listrik lokal berada di tangan pemerintah. Dalam memberikan keputusan tarif listrik, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan biaya PLN saja tapi berapa kemampuan masyarakat.

“Jadi ada pertimbangan pemerintah terhadap kondisi masyarakat. Ini juga sesuai dengan kerangka UU No.15 dengan tambahan Peraturan Pemerintah No.3/2005. Kalau PLN merugi, akan ditutup oleh pemerintah sesuai UU BUM,”tukasnya.

Teks foto :
– DR.SAID DIDU
Foto : TITIN suarasurabaya.net