Pelemahan Rupiah Sudah Melampaui Asumsi APBN-P 2015

Posisi pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp 13.000 / dollar AS, sempat mengkawatirkan dan akan berlanjut. Sehingga akan mempengaruhi target pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan pelemahan rupiah belakangan ini, telah melampui asumsi dari APBN-P 2015, sebesar Rp12.500/USD.

Taufik Kurniawan Wakil Ketua DPR RI bidang keuangan mengatakan, sejauh ini pihak pemerintah belum melakukan koordinasi dengan DPR, atas posisi pelemahan rupiah pada dollar AS, yang telah melampui dari asumsi pada APBN-P 2015.

Karena itu, usai reses pekan depan, Taufik berharap, Pemerntah dapat membahas hal ini dengan Komisi XI, untuk antisipasi dan pencegahan, agar pelemahan rupiah tidak berlanjut dengan program kebijakan yang realistis dan tepat sasaran.

“Sejauh ini, pelemahan rupiah ini, memang tampaknya masih bergerak fluktuatif. Meski demikian, ada baiknya tim ekonomi pemerintah konsultasi dan membahasnya masalah ini dengan DPR,” ujar Taufik Kurniawan di kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (17/3/2015).

Lebih lanjut Taufik Kurniawan mengatakan, jika terjadi pelemahan rupiah ini berlanjut hingga Mei mendatang atau melampui Rp 14.000/USD, maka hal itu jelas akan berdampak pada asumsi pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga asumsi dalam APBN-P 2015, perlu dikoreksi kembali.

“Kalau pelemahan nilai rupiah terus berlanjut dan terkoreksi dalam, maka sangat dimungkinkan kita bahas ulang apa yang sebelumnya sudah disepakati dalam UU APBN-P 2015. Hal ini untuk menyelamatkan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional ,” ujarnya.

Sementara itu untuk merespon hal ini, Pemerintah menyusun paket kebijakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi menyusul terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Paket kebijakan ekonomi itu, diantaranya pertama pemberian insentif pajak kepada perusahaan yang melakukan ekspor dan perusahaan yang melakukan reinvestasi di dalam negeri dari keuntungan yang didapatnya.

Kedua, upaya perlindungan produk dalam negeri melalui kebijakan Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS).

Ketiga, penerapan bebas visa.

Keempat, penggunaan biofuel yang diharapkan bisa menghemat devisia yang dipakai untuk impor solar.(faz/rst)