KUR Biayai Startup, HIPMI Siap Kawal Paket Ekonomi XIV

Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) menyambut baik rencana pemerintah menyiapkan model pendanaan usaha rintisan (startup/rintisan) berbasis Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XIV.

Untuk itu, HIPMI menyatakan siap mengawal paket ekonomi ini sebab sejalan dengan aspirasi pelaku usaha pemula.

“Pada intinya HIPMI menyambut baik. Sebab setelah kita tunggu di paket-paket sebelumnya, kali ini paketnya sesuai dengan aspirasi kebanyakan pengusaha rintisan di HIPMI dan pengusaha pemula lainya,” ujar Bahlil Lahadalia Ketua Umum BPP HIPMI di Jakarta, Sabtu (1/10/2016).

Kata dia, HIPMI menyatakan siap mengawal paket ekonomi ini agar benar-benar efektif hingga ke pelaku usaha.

Bahlil mengatakan, dengan pesatnya jumlah pengguna internet di Tanah Air membuat usaha rintisan menjamur dimana-mana utamanya di kalangan pelaku usaha muda dan pemula.

Dia mengatakan, saat ini pengguna internet di Indonesia melebihi dari 100 juta orang. Tak hanya itu, usaha startup ini juga ditopang oleh membengkaknya jumlah mobile subscriber sebanyak 338,4 juta pelanggan dan menjamurnya pengguna media sosial hingga 72,3 juta orang.

Integrasi mobile subscriber, netizen, dan pelanggan media sosial ini, kata Bahlil telah menciptakan potensi ekonomi digital Indonesia yang sangat besar.

“Saat ini valuasi pasar e-commerce kita mencapai US$ 1,7 miliar dengan digital consumer mencapai 51 juta orang,” ujar Bahlil. ‎

Melihat peluang ini, HIPMI mendukung Paket Ekonomi XIV. HIPMI berharap, paket ini dapat membantu startup untuk memiliki akses pembiayaan ke lembaga keuangan. HIPMI menyadari, tidak mudah bagi startup memperoleh pembiayaan mengingat usaha rintisan belum mampu menyediakan collateral loan berupa aset fisik kepada lembaga pembiayaan sebagai agunan. Karena itu, jalan keluarnya adalah harus ada skema pembiayaan yang melibatkan program Kredit Usaha Rakyat guna menekan tingkat gagal bayar (default) di usaha startup.

Sebelumnya, Darmin Nasution Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan, mengingat risiko kegagalan usaha di startup sangat tinggi, sekitar 90%, skema pembiayaan KUR di startup akan disisipkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XIV, sejalan dengan peta jalan (roadmap) industri e-commerce (e-dagang).

Darmin menyatakan, pihaknya tidak sekadar hanya meluncurkan peta jalan industri e-dagang namun juga menyiapkan langkah pengembangan bisnis startup lewat model pendanaan yang cermat.

Menurut dia, Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XIV ini akan diluncurkan dalam waktu dekat.(faz/ipg)