Rabu, 26 Januari 2022

Presiden Dorong Optimalisasi Perhutanan Sosial untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Laporan oleh Farid Kusuma
Bagikan
Joko Widodo Presiden memimpin rapat kabinet di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/11/2020). Foto: biro pers setpres

Joko Widodo Presiden memerintahkan jajarannya menyelesaikan target penyerahan lahan perhutanan sosial untuk dikelola masyarakat.

Dalam rapat kabinet virtual, pada Selasa (3/11/2020), Presiden mengingatkan program perhutanan sosial untuk memberdayakan ekonomi masyarakat sudah dilaksanakan pemerintah selama enam tahun terakhir.

Dari target 12,7 juta hektare perhutanan sosial yang dialokasikan pemerintah, sampai September 2020 baru sebanyak 4,2 juta hektare yang diserahkan kepada masyarakat.

Jokowi meminta, sisa 8 juta hektare sisanya bisa dimanfaatkan masyarakat dalam waktu empat tahun ke depan.

“Kita masih memiliki sisa yang cukup banyak untuk bisa kita selesaikan di empat tahun mendatang, yaitu kurang lebih masih 8 juta (hektare) lebih. Artinya memang ada sebuah peningkatan akumulatif yang cukup besar dalam lima tahun pertama kemarin, tetapi masih ada sisa juga yang 8 juta hektare lebih tadi yang perlu kita selesaikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden menyebut perhutanan sosial bukan sebatas pemberian izin atau mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepada masyarakat.

Menurutnya, hal yang lebih penting adalah pendampingan untuk program-program lanjutan, sehingga masyarakat di sekitar hutan memiliki kemampuan mengelola SK yang diberikan pemerintah.

“Tentu kita berharap bisa masuk ke dalam aspek bisnis perhutanan sosial yang tidak hanya agroforestri, tetapi juga bisa masuk ke bisnis ekowisata, bisnis agrosilvopastoral, bisnis bioenergy, bisnis hasil hutan bukan kayu, ini banyak sekali, bisnis industri kayu rakyat. Semuanya sebetulnya menghasilkan, bisa menyejahterakan, tetapi sekali lagi pendampingan ini sangat diperlukan,” imbuhnya.

Pendampingan tersebut harus terintegrasi, mulai sejak SK diberikan, penyiapan sarana dan prasarana produksi, hingga pelatihan-pelatihan.

Presiden optimistis kalau upaya itu dilakukan, kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) akan berkembang dengan baik.

“Sekali lagi, kita harus bekerja fokus dan saya harapkan tahun ini, tahun depan, betul-betul bisa muncul entah berapa KUPS yang bisa kita jadikan contoh untuk benchmarking bagi kelompok-kelompok yang lain,” tandasnya.

Sekadar informasi, perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat.

Perhutanan sosial dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya.(rid/dfn/ipg)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Senja Penutup Tahun

Truk Derek Ringsek Setelah Tabrak Truk Gandeng Parkir

Suasana Unjuk Rasa di Depan Taman Pelangi Surabaya

Suasana Unjuk Rasa Menuju Kantor Bupati Gresik

Surabaya
Rabu, 26 Januari 2022
33o
Kurs