Pemerintah Berkomitmen Menyiapkan Infrastruktur Ekonomi Digital dan Tingkatkan Kualitas SDM

Airlangga Hartarto Menteri Koordinator bidang Perekonomian mengatakan, buah dari pertumbuhan ekonomi digital akan dinikmati generasi muda Indonesia.

Nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai 150 miliar Dollar AS pada tahun 2025. Di lingkup ASEAN, digitalisasi Indonesia memimpin dengan porsi 40 persen, dan bisa meningkat tahun 2030.

Maka dari itu, Pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Para generasi muda, mahasiswa yang akan menjadi sumber SDM dan talenta digital Indonesia ke depan. Tentu semua harus dipersiapkan untuk menghadapi transformasi digital,” ujar Airlangga di Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Merespons komitmen Pemerintah, Eliza Mardian Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia berharap potensi bisnis digital kaum muda baik generasi milenial mau pun Gen Z lebih dioptimalkan.

“Bisnis digital di kalangan muda sangat potensial mengingat penetrasi yang paling tinggi memang di usia muda,” katanya, Kamis (29/9/2022), di Jakarta.

Sekarang, lanjut Eliza, wadah untuk berbisnis bagi kaum muda adalah lokapasar atau e-commerce. Pangsa pasar yang besar ternyata belum sanggup dipenuhi pelaku usaha dalam negeri.

“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kendala yang paling banyak dihadapi e-commerce karena faktor demand. Artinya dari sisi permintaannya perlu ditingkatkan,” ungkapnya.

Dia memaparkan, mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan internet untuk hiburan, dan berkomunikasi. Sedangkan untuk aktivitas ekonomi belum terlalu tinggi.

Untuk mengalihkan pengguna internet lebih ke aktivitas ekonomi, dia bilang membutuhkan transformasi paradigma di berbagai level pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah, pelaku usaha, termasuk kebutuhan infrastruktur penunjang.

Pemerintah sendiri terus membangun infrastruktur digital yang memadai di seluruh Indonesia. Salah satunya, menyiapkan infrastruktur teknologi berupa fiber optic mau pun pengembangan teknologi terbaru yang sering disebut Low Earth Orbit Satellite sehingga 17 ribuan pulau di Indonesia bisa saling terkoneksi.

“Untuk pembangunan infrastruktur memang sangat diperlukan terutama di luar Jawa. Karena infrastruktur bagian dari ekosistem digital. Pemerataan di luar Jawa harus diprioritaskan demi meningkatkan perekonomian daerah tersebut,” tegas Eliza.

Sementara itu, Nailul Huda Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan, upaya Pemerintah patut diapresiasi dan didukung.

Walau demikian, dia minta Pemerintah juga fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Tentu usaha Pemerintah untuk mengembangkan ekonomi digital patut didukung, di mana upaya untuk memberikan akses internet suatu yang bagus. Namun demikian, Pemerintah juga jangan lupa menyiapkan sumber daya manusia di daerah untuk menggunakan internet menjadi produktif,” ucap Huda.

Menurutnya, faktor SDM sangat penting dalam upaya percepatan transformasi ekonomi digital. Hal itu bisa dilihat dari besarnya jumlah pengguna internet untuk kegiatan usaha.

“Data BPS menyebutkan meski pun sudah teraliri sinyal internet, sebagian besar penggunaan masih untuk komunikasi. Untuk berdagang dan kegiatan berkegiatan produktif masih relatif rendah,” tambahnya.

Berdasarkan Statistik Komunikasi Indonesia 2021 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), tujuan mengakses internet di perdesaan adalah mendapatkan berita 73,05 persen, mendapatkan informasi untuk proses pembelajaran 50,66 persen, mengirim atau menerima email 11,42 persen, media sosial 93,47 persen, pembelian barang/jasa 13,66 persen, penjualan barang/jasa 4,99 persen, hiburan 72,28 persen, dan fasilitas finansial 4,43 persen.

Huda menambahkan, ada tiga aspek yang patut diperhatikan dalam upaya transformasi ekonomi digital, yaitu aspek infrastruktur, aspek sumber daya manusia, serta aspek penggunaan dari ekonomi digital.

“Saya rasa dua aspek terakhir yang saya sebutkan masih kurang sentuhan Pemerintah. Akibatnya digital skill Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Singapura atau Malaysia,” pungkasnya.(rid/ipg)