Rachmat Gobel: Tidak Ada Mafia Minyak Goreng, Yang Ada Salah Mengatur dan Membuat Kebijakan

Rachmat Gobel Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) menegaskan, tidak ada mafia minyak goreng dalam kisruh kenaikan harga dan kelangkaan yang terjadi pada komoditas pangan minyak goreng.

Menurut dia, permasalahan minyak goreng yang sedang terjadi ini karena adanya kesalahan dalam mengatur dan membuat kebijakan.

“Tidak ada itu mafia minyak goreng, yang ada kesalahan kita dalam mengatur dan membuat kebijakan, itu saja. Namanya pengusaha ya cari untung. Dia (oknum) lihat ada celah dalam peraturan yang salah, lengah, ya kemudian dia masuk. Jadi jangan kita mencap bahwa ini mafia,” ujar Gobel dalam keterangannya, Rabu (23/3/2022).

Gobel menjelaskan, ketidaktepatan dalam regulasi, membuat pengusaha menemukan celah untuk mencari keuntungan dari minyak goreng ini. Regulasi tersebut soal pengaturan dalam tata niaga dan juga masalah dalam kepemimpinan, manajerial, serta pendekatan dalam mengelola tata niaga minyak goreng.

Untuk itu, lanjut Gobel, perlu adanya evaluasi terhadap regulasi atau kebijakan yang ada agar lebih bisa membangun iklim perdagangan yang baik, khususnya bagi sektor pangan.

Untuk mencari solusi atas permasalahan komoditas pangan yang terjadi saat ini, kata dia, DPR berencana mengadakan rapat gabungan bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pertanian.

Rapat tersebut untuk membahas mengenai neraca pangan. Pembicaraan mengenai neraca pangan ini akan dilakukan sebelum pembentukan Pansus Pangan.

“Dengan adanya kenaikan-kenaikan harga yang ada sekarang ini, DPR tidak lagi bicara soal minyak goreng. Kita akan membuat dan membahas bersama pemerintah tentang neraca pangan kita seperti apa? Ini yang perlu kita bahas. Kalau minyak goreng kecil, kita bicara yang besar,” jelasnya.

Menurut Gobel, keterlibatan banyak pihak untuk memecahkan persoalan komoditas pangan sangat diperlukan, karena hal ini tidak dapat diselesaikan oleh satu Kementerian Perdagangan saja. Untuk itu DPR juga akan melibatkan kementerian lain selain Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian, DPR RI akan melibatkan Kementerian ESDM dan juga pihak lain seperti Perbankan.

Kata Gobel, Kemenperin diperlukan agar produk memiliki nilai tambah tidak hanya barang mentah, tapi dapat ditambahkan sistem packaging untuk membangun ketahanan pangan. Kementerian ESDM pun diperlukan terkait pupuk dan gas. Sedangkan, Kementan kaitannya dengan potret pertanian Indonesia saat ini.(faz/ipg)