Eks Presiden Sri Lanka Disebut akan Mencari Perlindungan ke Thailand
Rabu, 10 Agustus 2022 | 18:25 WIB
Kementerian keuangan Sri Lanka mengalami kekurangan dana di tengah badai krisis ekonomi serius yang terus menghantui negara kepulauan di Asia Selatan itu.
Bandula Gunawardena Jubir Kabinet Sri Lanka pada Selasa (10/1/2022) mengatakan kepada wartawan bahwa penerimaan negara lewat pajak mengalami penurunan.
Akibatnya, Kementerian Keuangan negara itu kekurangan dana untuk melakukan sejumlah pembayaran.
Menurut Gunawardena, krisis ekonomi yang melanda negara itu pada 2022 telah berdampak terhadap pendapatan negara.
“Perkiraan pendapatan dari pajak selama tiga bulan pertama pada tahun 2023 terbilang rendah. Namun, kami perlu membayar gaji sektor publik. Pembayaran dilakukan oleh Kementerian Keuangan negara dan bukan dari dana pribadi kami,” katanya, seperti dilaporkan Antara.
Dia mengungkapkan bahwa presiden Sri Lanka telah menginstruksikan semua kementerian untuk memangkas alokasi anggaran mereka untuk tahun 2023 sedikitnya 5 persen.
Gunawardena menuturkan bahwa langkah lanjutan untuk mengurangi pengeluaran akan diambil guna mengurangi dampak yang disebabkan oleh krisis ekonomi.
Juru bicara kabinet itu menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan negara mendapatkan dana dari pajak publik. Negara itu sebelumnya dapat mencetak uang dan mendapatkan pinjaman, namun kini hal itu tidak dapat dilakukan karena tidak ada yang bersedia memberikan pinjaman dan negara itu tidak dapat mencetak uang.
Sri Lanka gagal melunasi pinjamannya tahun lalu dan saat ini tengah meminta persetujuan dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk paket bailout demi membantu negara itu pulih dari krisis.(ant/dfn/rst)
NOW ON AIR SSFM 100
