Presiden Perintahkan Bahlil Cepat Atasi Pemadaman Listrik dan Jaga Stabilitas Harga BBM

Prabowo Subianto Presiden, hari ini, Selasa (4/8/2026), memimpin rapat kabinet terbatas yang diikuti sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, di Istana Kepresidenan Jakarta.

Dalam rapat, Presiden menginstruksikan jajarannya mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan pemadaman listrik di sejumlah wilayah.

Bahlil Lahadalia Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, Presiden memerintahkannya bersama PT PLN segera mengatasi pemadaman listrik khususnya di daerah Pulau Kalimantan.

“Kami harus akui di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman-pemadaman beberapa titik. Karena itu, Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik,” ujarnya selepas rapat.

Menurutnya, pemadaman listrik itu bukan karena keterbatasan pasokan energi. Tapi, ada masalah terkait pemeliharaan pembangkit listrik.

Dia optimistis Kementerian ESDM dan PLN bisa memberikan solusi dalam waktu dekat.

“Menurut informasi dari PLN, itu terkait dengan pemeliharaan. Bukan persoalan energinya, energinya nggak ada masalah,” tegasnya.

Mengenai harga bahan bakar minyak (BBM) nasional, Bahlil bilang Kepala Negara mengarahkan supaya stabilitas harga terutama BBM bersubsidi tetap terjaga.

Pemerintah, sambung Menteri ESDM, juga mempertimbangkan penyesuaian harga BBM nonsubsidi berdasarkan perkembangan harga minyak mentah dunia.

“Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM dengan subsidi untuk tidak boleh dinaikan. Tetapi, kalau memang harga ICP dunia menurun, yang non-subsidinya juga dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun ya turun, jangan dinaikkan, kira-kira begitu,” ucapnya.

Terkait program hilirisasi, Bahlil menegaskan, seluruh perusahaan nasional yang mendapat perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), menjalankan komitmen hilirisasi sesuai ketentuan yang berlaku. (rid/ipg)