Wawasan Polling SS: Masyarakat Menilai Keputusan Menkeu Tolak Pinjaman IMF dan Bank Dunia Sudah Tepat

Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan (Menkeu) menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia karena kondisi fiskal Indonesia dinilai masih relatif kuat.

Ia menjelaskan bahwa IMF dan Bank Dunia menyiapkan dana senilai 20-30 miliar dolar AS untuk membantu negara yang membutuhkan dukungan di tengah ketidakpastian global, khususnya akibat konflik Timur Tengah.

Sementara itu, Mengkeu mengatakan, saat ini, Indonesia memiliki persediaan hampir 25 miliar dolar AS (setara Rp428,77 triliun dengan kurs Rp17.150 per dolar AS).

Tawaran tersebut diterima saat Purbaya Menkeu menghadiri rangkaian Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meeting) pada 13-17 April di Washington DC, Amerika Serikat.

Ia menolak dan menyampaikan apresiasi atas penawaran pinjaman dari kedua lembaga tersebut, serta menjamin kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini masih memadai.

Terkait hal itu, Radio Suara Surabaya melakukan polling ke pendengar dengan judul, “Tepat atau Tidak Indonesia Tolak Pinjaman IMF dan Bank Dunia?”. Hasilnya, mayoritas masyarakat menilai keputusan Menteri Keuangan menolak tawaran pinjaman sudah tepat.

Berdasarkan data dari masyarakat pendengar Radio Suara Surabaya yang bergabung melalui telepon dan WhatsApp, sebanyak 97 persen atau 79 pengguna sepakat bahwa keputusan Menkeu dalam menolak pinjaman dari IMF dan Bank Dunia dinilai tepat. Sedangkan tiga persen atau dua pendengar, menyatakan tidak tepat.

Kemudian data dari Instagram @suarasurabayamedia, sebanyak 84 persen atau 349 warganet menyatakan bahwa keputusan Menkeu untuk menolak pinjaman tersebut dinilai tepat. Sedangkan 16 persen atau 68 warganet lainnya menilai tidak tepat.

Mengenai pinjaman yang ditawarkan IMF dan Bank Dunia kepada Indonesia, Prof Dr Unggul Heriqbaldi Guru Besar Ilmu Ekonomi Perdagangan dan Keuangan Internasional Universitas Airlangga (Unair), menerangkan, penolakan yang dilakukan Purbaya Menkeu merupakan sinyal positif bagi ekonomi Tanah Air.

Namun, atas keputusan tersebut, Indonesia harus menanggung konsekuensi dengan memiliki cadangan yang lebih kuat untuk memenuhi kebutuhan negara yang dari awal tahun dinilai cukup ekspansif.

“Karena berarti kita kalau udah nolak, konsekuensinya adalah kita harus punya buffer yang tebal untuk membiayai belanja kita yang di awal tahun kita cukup ekspansif ya, sampai naik 26 persen,” katanya, saat onair di Radio Suara Surabaya, Kamis (23/4/2026).

Di saat bersamaan, Unggul menilai kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, mengingat outlook peringkat ekonomi Indonesia berstatus negatif serta defisit fiskal yang mencapai tiga persen, yang menunjukkan kondisi berada di ujung tanduk.

Kondisi ini juga dapat memengaruhi pandangan investor terhadap peringkat kredit Indonesia. Investor umumnya merujuk pada lembaga pemeringkat seperti Moody’s, Standard & Poor’s, dan Fitch Ratings.

Saat ini, outlook dari Moody’s dan Fitch berada pada posisi negatif. Hal itu dipengaruhi oleh penilaian bahwa pengelolaan fiskal dinilai kurang prudent atau bijaksana.

“Kebetulan Moody dan FITS outlook-nya negatif. Kenapa? Karena manajemen fiskal kita dianggap kurang prudent,” ungkapnya.

Meski demikian, pemerintah masih memiliki cadangan berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang dapat digunakan untuk menutup kebutuhan belanja yang meningkat, seperti subsidi dan pos pengeluaran lainnya.

Menurut Unggul, Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan cadangan SAL, tetapi juga harus menunjukkan sikap berhemat, terutama dalam pola belanja pemerintah. Ia menekankan, yang dibutuhkan bukan sekadar cadangan, melainkan perubahan perilaku kebijakan agar lebih hati-hati dan efisien.

“Dengan cara itu, kita signal negatif di pasar itu bisa dijawab dengan baik, menunjukkan negara ini memang benar-benar berhemat,” ujarnya kepada Suara Surabaya.

Ia menambahkan, efisiensi tidak hanya menyasar belanja yang tidak prioritas, tetapi juga perlu dilakukan evaluasi terhadap program prioritas. Pemerintah saat ini dinilai telah melakukan berbagai langkah penghematan anggaran untuk memperkuat belanja sosial, termasuk menjaga subsidi gas, listrik, dan bahan bakar minyak (BBM).

Unggu menyebut, langkah tersebut penting untuk menunjukkan kepada publik dan pasar bahwa pemerintah serius dalam mengelola keuangan secara disiplin.

Ia juga berharap pemerintah dapat menjadi contoh dalam menerapkan prinsip penghematan, sehingga kepercayaan masyarakat dan investor tetap terjaga.

Sementara itu, Prof. Dr. Unggul Heriqbaldi menilai keputusan Menteri Keuangan menolak tawaran pinjaman dari IMF dan Bank Dunia sudah tepat.

“Langkah yang dilakukan oleh kabinet sekarang, Pak Purbaya dan kawan-kawan, itu bagus sekali, menunjukkan bahwa kita dalam keadaan baik dengan cara menunjukkan kebijakan-kebijakan yang terukur, memelihara fiskalnya supaya sehat,” ujarnya lagi.

Sebelumnya, IMF memuji Indonesia sebagai salah satu titik cerah atau bright spot dalam perekonomian global dan mengapresiasi kebijakan yang kredibel serta langkah-langkah lain yang dilakukan Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian.

Pemerintah Indonesia kemudian mengambil manuver strategi dengan mengubah arah kebijakan fiskal sejak akhir tahun lalu yang dampaknya sudah mulai terlihat pada perekonomian saat ini. Perubahan strategi itu juga membuat Indonesia memiliki kemampuan merespons tekanan yang lebih baik, termasuk ketika harga minyak dunia melambung tinggi.

Di hadapan IMF dan Bank Dunia, Purbaya Menkeu menyampaikan optimisme bahwa perekonomian Indonesia mampu mencetak pertumbuhan 5,4 hingga enam persen pada 2026, meskipun ketegangan global masih berlangsung.(ily/wld/ipg)