5 Kementerian Diduga Lakukan Penyimpangan Bansos Rp 2,1 Triliun

Uchok Sky Khadafi Pengamat Anggaran mengatakan, pada realisasi tahun 2013, ada 5 Lembaga kementerian telah melakukan penyimpangan Bansos sebesar Rp.2.194.715.636.016.

Kelima kementrian itu, masing-masing :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai sebesar Rp.1.916.954.789.695 dengan modus penerima bansos belum memberikan pertanggungjawaban. Lambatnya penerima bansos memberikan pertanggungjawaban seperti disengaja agar tidak audit oleh BPK. Dimana tujuan tersiratnya tidak ketahui penyimpanganya yang lebih detail. Kemudian, kementerian pendidikan dan kebudayaan setiap tahun selalu terjadi penyimpangan bansos, dan nilai nominal juga selalu triliunan rupiah bila dibandingkan dengan kementerian lainnya.

2. Kementerian Pemuda dan Olah raga sebesar Rp.251.692.305.000 dengan modus, pertama, dana bansos tidak sesuai peruntukan, dan penerima bansos belum memberikan pertanggungjawaban.

3. Kementerian Agama, ditemukan penyimpangan sebesar Rp.23.368.501.453. Dan modusnya seleksi dan penyaluran tidak memadai, dan pelaksanaan bansos tidak sesuai ketentuan.

4. Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp.1.784.200.000. Dengan modus dana bansos disalurkan kepada yang tidak berhak, dan dana bansos digunakan tidak sesuai peruntukan.

5. Kementerian Perumahaan Rakyat ada penyimpangan sebesar Rp.915.839.868. Dengan modus kurang volume pekerjaan.

Uchok menegaskan, dari persoalan di atas, KPK harus segera melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan 5 kementerian tersebut, karena telah terjadi kerugian negara sebesar Rp.2.1 Triliun, dan pelanggaran terhadap peraturan seperti Keppres No.42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan APBN atau PMK No.81/PMK.05/2012 tentang belanja bansos pada kementerian negara/Lembaga.

“Jadi, dengan sudah ada kerugian negara, dan pelanggaran peraturan terkait, segera KPK melakukan pemanggilan terhadap 5 menteri itu,” pungkasnya.(faz/ipg)