Kepala Daerah Tak Mau Ambil Risiko Penyebab Lemahnya Penyerapan Anggaran

Pramono Anung Sekretaris Kabinet menegaskan, kepala daerah tidak mau ambil risiko dan takut salah dalam mengambil kebijakan ini satu diantara penyebab lemahnya penyerapan anggaran untuk belanja modal.

Sampai Agustus ini penggunaan anggaran bersumber pada APBN untuk belanja modal seperti investasi dan pembangunan infrastruktur baru mencapai 20 persen sehingga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Beberapa kepala daerah sengaja membiarkan anggaran yang jumlahnya ratusan miliar bahkan triliunan rupiah itu tidur di bank daripada, kepala daerah yang masuk penjara karena salah dalam menentukan kebijakan.

Kata Pram, pola pikir seperti itu harus diubah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, sejauh kebijakan itu dibuat secara transparan dan sesuai dengan aturan. Lain lagi kalau kebijakan itu dibuat dengan niat jahat untuk menyalahgunakan anggaran.

Kata Pramono Anung, kebijakan selama ini bisa dipidanakan. Padahal UU No.30/2014 sudah mengatur bahwa hal yang menyangkut kebijakan atau kesalahan administratif tidak bisa dipidanakan.

Tapi banyak di lapangan yang kepala daerah ketakutan tidak bisa lanjutkan pembangunan. Maka diatur supaya sampai pertengahan Desember, hal-hal yang bersifat policy/administrative tidak bisa dipidanakan.

Kedua, soal kalau daerah sedang dilakukan investigasi oleh BPK atau BPKP dan ada temuan berlaku sampai 60 hari. Maka sampai ada perbaikan itu jangan digunakan aparat penegak hukum untuk menekan pemerintah setempat.

Kepala daerahpun diminta selalu berkonsultasi dengan Kejagung atau Polri kalau ragu-ragu dengan kebijakan yang diambilnya.

“Jadi dalam concern itu Presdien mengharapkan belanja modal sampai pertengahan Desember terpenuhi di atas 80 persen. Sebab kalau itu bisa dilakukan, ekonomi kita juga baik,” ujar Pram. (jos/dwi)