Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan kaji imbauan Joko Widodo Presiden terkait keberadaan uang khas daerah yang selama ini masih “ngendon” di Bank Daerah. Kajian akan dilakukan karena penggunaan uang daerah selama ini dinilai sudah seuai dengan perencanaan.
“Kita akan kaji, tapi uang yang dari APBD yang kita punya sebenarnya sudah sesuai perencanaan. Kan penggunaanya bertahap, misalnya 30 persen (triwulan pertama) kemudian 35 persen (triwulan kedua) dan sisanya terakhir,” kata Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Gubernur Jawa Timur, Jumat (5/8/2016).
Menurut dia, saat ini sisa uang di khas daerah hanya Rp2,6 triliun. Uang inipun, kata Gus Ipul, Rp400 miliar merupakan uang untuk cadangan pemilihan gubernur; serta Rp400 miliar untuk uang cadangan bagi program kredit UMKM yang dititipkan di Bank Jatim.
“Jadi saat ini sebenarnya tersisa Rp1,8 triliun. Tinggal itu sekarang. Uang pilgub kan memang tidak bisa dibelanjakan begitu juga uang untuk kredit UMKM karena sudah ada pos-posnya,” ujarnya.
Gus Ipul meyakini, meski penggunaan uang daerah sudah sesuai peruntukan, namun dirinya tetap akan mengkaji pernyataan yang sempat dilontarkan oleh presiden. “Kita akan cari tahu, mungkin yang dimaksud bukan ini,” kata dia.
Hal yang sama diungkapkan Budi Setiawan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Menurut Budi, dana khas yang sempat disampaikan Joko Widodo pada rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta beberapa waktu lalu adalah posisi uang khas pada bulan Juni.
“Itu bulan Juni, sekarang posisinya tinggal Rp1,8 triliun,” kata Budi. Sisa inipun sebenarnya bukanlah uang nganggur karena sudah memiliki alokasinya diantaranya untuk menyelesaikan pembayaran beberapa proyek daerah hingga akhir 2016.
Sekadar diketahui, saat Rapat Koordinasi TPID di Hotel Grand Sahid, Jakarta, pada Kamis (4/8/2016) kemarin, presiden sempat mengatakan saat ini masih ada uang yang mengendap di APBD kabupaten/kota dan provinsi hingga Rp214 triliun.
Uang yang ngendap itu diantaranya di APBD DKI Jakarta sebesar Rp13,9 trilun; kemudian Jawa Barat Rp8 triliun; Jawa Timur Rp3,95 triliun serta di beberapa daerah lainnya termasuk diantaranya mengendap di APBD Kota Surabaya sebesar Rp 1,8 triliun; Malang Rp 1,5 triliun; Kediri Rp 1,4 triliun; dan Mojokerto Rp 917 miliar. (fik/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
