Sabtu, 18 Mei 2024

Jelang Pemilu 2019, Pemerintahan Jokowi-JK Tetap Membahas Rencana Kerja Tahun 2020

Laporan oleh Farid Kusuma
Bagikan
Joko Widodo Presiden dan Jusuf Kalla Wakil Presiden memimpin rapat kabinet terbatas tentang RUU Migas, Rabu (23/1/2019), di Kantor Presiden, Jakarta. Foto: Farid suarasurabaya.net.

Joko Widodo Presiden bersama Jusuf Kalla Wakil Presiden, siang hari ini, Rabu (6/4/2019), mengumpulkan seluruh Menteri Kabinet Kerja, dalam forum Rapat Kabinet Paripurna, yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta Pusat.

Rapat yang dipimpin Presiden, membahas sejumlah isu penting, antara lain Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, Kebijakan Ekonomi Makro, dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2020.

Jokowi menegaskan, walau pun sebentar lagi masyarakat akan memilih anggota legislatif dan presiden selaku kepala pemerintahan periode 2019-2024 lewat Pemilu 2019, kerja teknokratik pemerintah harus tetap berjalan.

Hal itu, menurut Jokowi Presiden supaya ada kesinambungan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah periode sekarang dan yang akan datang.

“Walau pun sebentar lagi pileg dan pilpres, tahapan kerja teknokratik pemerintah harus tetap berjalan secara berkesinambungan, berkelanjutan,” ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Tahapan RKP, kata Presiden, juga sangat penting sebagai dasar penyusunan RAPBN 2020, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Lebih lanjut, Presiden juga mengingatkan jajarannya untuk mengantisipasi dinamika perekonomian dunia yang terus bergerak.

Antara lain terkait normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat, fluktuasi harga komoditas, perang dagang dan proteksionisme (kebijakan ekonomi yang mengetatkan perdagangan antarnegara), moderasi pertumbuhan di Tiongkok, mau pun keamanan dan geopolitik dunia.

Pada kesempatan itu, Presiden menginstruksikan jajarannya menjaga momentum kinerja positif perekonomian Indonesia.

Di hadapan para Menteri Kabinet Kerja, Jokowi pun mengingatkan adanya keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Maka dari itu, menurut Presiden, pemerintah perlu menciptakan inovasi dan sinergi yang melibatkan dunia swasta. Salah satunya, dengan meningkatkan investasi dan ekspor.

“Berbagai reformasi untuk peningkatan investasi dan ekspor harus terus digulirkan,” katanya.

Jokowi menegaskan, peningkatan investasi dan ekspor berdampak positif pada menguatnya kepercayaan para pelaku usaha. Sehingga, mendatangkan manfaat seperti membuka lapangan pekerjaan, dan mengatasi masalah pengangguran. (rid/tin/ipg)

Berita Terkait

..
Potret NetterSelengkapnya
Surabaya
Sabtu, 18 Mei 2024
32o
Kurs