Sullamul Hadi Nurmawan Ketua DPRD Sidoarjo mengatakan, Kabupaten Sidoarjo memiliki masterplan jangka panjang penanggulangan banjir sejak tahun 2015. Namun, konsep itu belum menjawab masalah banjir di Sidoarjo karena pelaksanaan di lapangan belum selesai 100 persen.
“Masterplan banjir jangka panjang butuh dana yang besar, sampai sekarang masih dijalankan. Masterplan banjir belum menjawab masalah banjir Sidoarjo karena belum 100 persen terlaksana,” ujar pria yang akrab disapa Wawan, Rabu (23/1/2019).
Menurut Wawan, sekarang ini ada masalah mendesak yang harus dijawab. Banjir di berbagai titik di Sidoarjo, seharusnya ada situasi darurat. Mulai dari gotong-royong warga untuk bersih-bersih dan tertib membuang sampah pada tempatnya, dan tidak mendirikan bangunan di sembarang tempat. Pemerintah juga harus memperbanyak pompa, baik portabel maupun rumah pompa.
Yang lebih penting, kata Wawan, pengerukan atau normalisasi sungai seharusnya bisa diswakelolakan (ditangani Dinas PU, tanpa pihak ketiga, red). Sehingga, mulai Januari sampai Desember 2019 pengerukan sungai di Sidoarjo tidak berhenti.
“Kalau itu dilakukan, mungkin bisa selesai masalah banjir ini,” katanya.
Wawan menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus mengambil langkah kongkrit, karena Banjir semacam ini sudah menahun. Paling tidak, selama empat tahun berturut-turut banjir terus menggenangi beberapa wilayah Sidoarjo.
“Harus ada solusi ekstrem. Membangun embung, menambah pompa, normalisasi sungai. Selama ini saya melihat, belum ada langkah darurat ini,” katanya.
Wawan mengatakan, DPRD Sidoarjo terus mendorong pendanaan penanganan banjir menjadi prioritas utama. Dalam setiap rapat, hal ini juga disepakati antara DPRD dan Eksekutif. Namun, fakta di lapangan tampaknya belum maksimal.
“DPRD setiap tahun berkomitmen mendorong pendanaan banjir jadi prioritas utama. DPRD dan eksekutif sepakat tentang hal ini, sekarang tinggal mendorong realisasinya,” katanya. (bid/wil/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
