Dishub Jatim: Infrastuktur Jembatan Timbang Ratusan Miliar APBD Terbengkalai

Fattah Jassin Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur berharap semua jembatan timbang yang ada di Jawa Timur segera dibuka kembali setelah ditutup dan kewenangannya ditarik pemerintah pusat sejak 2017.

Menurutnya, Pemprov Jatim sudah menghabiskan ratusan miliar APBD untuk membangun infrastruktur jembatan timbang yang dikelola 16 unit pelayanan teknis.

“Tonase jembatan timbang rata-rata 60 ton sudah kami tingkatkan 80 ton. Penambahan ini sudah menghabiskan anggaran ratusan miliar,” katanya kepada suarasurabaya.net, Kamis (1/8/2019).

Anggaran tersebut, sudah termasuk penyiapan fasilitas lain seperti CCTV dalam jaringan. Fattah mengklaim, 20 jembatan timbang di berbagai daerah itu bahkan bisa terpantau dari Surabaya.

“Susah modern waktu itu. Terbaik di Indonesia malah,” ujarnya.

Sayangnya pemerintah pusat mengambil alih pengelolaan jembatan timbang sesuai Undang-Undang 23/2014 tentang Pemda.

“Dulu, harusnya ada semacam perjanjian ketika diserahkan. Mestinya kewenangannya tetap dikelola provinsi, kecuali untuk yang SDM nya belum siap,” katanya.

Dua tahun sejak pengalihan kewenangan, belum semua jembatan timbang di Jawa Timur difungsikan kembali, meski saat ini ada beberapa Jembatan Timbang yang kembali dioperasionalkan, seperti di Trosobo, Kabupaten Sidoarjo, di Widang, Kabupaten Tuban, di Rejoso, Kabupaten Jombang, dan di Baureno, Kabupaten Bojonegoro.

“Ya, saya dengar itu dua hari lalu tapi belum sempat mengecek ke lapangan,” katanya.

Pemprov Jatim justru ingin jembatan timbang itu cepat dibuka. Tawaran bantuan ke Kementerian Perhubungan untuk pengelolaan jembatan timbang juga sudah disampaikan.

“Gubernur itu, kan, wakil pemerintah pusat. Bisa melakukan dekonsentrasi. Kewenangan pusat diserahkan ke provinsi (mengelola jembatan timbang), biayanya tetap dari pusat. Itu bisa,” katanya.

Menurutnya, Pemprov sudah menawarkan bantuan ini sejak 2017 lalu melalui sebuah surat ke Kemenhub. Namun, kata Fattah, surat itu sampai sekarang belum direspons.

Alasan Kemenhub sampai sekarang belum membuka jembatan timbang, kata Fattah, karena kurangnya SDM.

Padahal, sebagian petugas UPT jembatan timbang saat dikelola Pemprov turut dialihkan ke pemerintah pusat.

“Waktu itu Pemprov punya 25-30 petugas di setiap UPT, dan cukup untuk mengelola 20 jembatan timbang sampai proses pengalihan tidak stagnan seperti sekarang,” kata Fattah.

Dampak tidak beroperasinya jembatan timbang di Jawa Timur menurutnya sangat banyak. Salah satunya memperpendek usia konstruksi jalan nasional dan jalan provinsi.

Terutama di jalur Trans Jawa-Bali. Menurut Fattah sangat mungkin truk dengan muatan lebih dari 10 ton merekayasa tonasenya.(den/rst)