Anggaran Pemindahan Ibu Kota Baru Dialihkan Untuk Penanganan Covid-19

Anggaran penyiapan proyek infrastruktur ibu kota baru di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dialihkan untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

Menurut Sri Mulyani Indrawati Menkeu, selain anggaran dasar infrastruktur dasar proyek ibu kota baru, Kementerian PUPR mengalihkan alokasi belanja modal ke biaya untuk menyiapkan rumah sakit khusus Covid-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau.

Dari total anggaran belanja modal Kementerian PUPR yang jumlahnya mencapai Rp120 triliun, sebagian sudah dialihkan. Meski begitu, Menkeu menegaskan proyek itu kemungkinan akan dilanjutkan tahun depan.

Kata Sri Mulyani, anggaran pemindahan ibukota baru senilai Rp 466 triliun belum disetujui oleh DPR. Namun pemerintah sudah mengalokasikan sejumlah dana untuk pembebasan lahan tahun ini. Hal itu disampaikan Menkeu pada Kamis,23 April 2020.

Anis Byarwati anggota Komisi XI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) memberikan apresiasi atas pernyataan Menkeu karena telah menyuarakan gagasan penundaan penyiapan proyek ibu kota baru agar anggaran dan kerja pemerintah bisa difokuskan pada penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 sejak 3 April 2020.‎

Anis mengaku sempat minta kepada pemerintah agar segera menarik pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja, dan menunda agenda pemindahan ibu kota untuk penanganan Covid-19.

“Gunakan anggarannya untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi rakyat,” kata dia di Jakarta, Selasa (28/4/2020).

Menurut Anis, Rp 89,472 triliun anggaran persiapan pemindahan ibu kota baru dalam APBN 2020 akan sangat berarti jika dialihkan penggunaannya untuk penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19, yang dampaknya secara langsung dirasakan oleh masyarakat banyak.

“Dana sejumlah 89,4 triliun itu, sangat signifikan untuk dibuat program yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat,”tuturnya.

Namun demikian, terkait dengan kebijakan pengalihan anggaran ibu kota baru yang dilakukan menkeu, Anis memberikan catatan khusus.

“Pengalihan anggaran ini harus benar-benar digunakan tepat sasaran. Jangan sampai banyak anggaran dialihkan tapi dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat banyak,” tegasnya.

Anis menekankan agar pemerintah membuat perencanaan dan sistem yang baik, agar bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang terdampak dan berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah perlu pastikan, dana bantuan untuk masyarakat yang turun, benar-benar sampai kepada mereka yang terdampak secara ekonomi dan membutuhkan,” pungkas dia.(faz/ipg)