Perda Retribusi “Surat Ijo” Masih Terkendala Regulasi Barang Milik Daerah
Kamis, 7 Februari 2019 | 21:03 WIB
Sejumlah warga Kota Surabaya melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Surabaya. Mereka menuntut surat ijo menjadi SHM.
Mulanya, mereka menggelar aksi di depan air mancur. Lalu, bergerak menuju pintu masuk Balai Kota Surabaya yang berada di Jalan Sedap Malam. Mereka membawa sejumlah bendera merah putih dan sejumlah poster. Diantaranya ada yang bertuliskan “Bu Risma Tolong Po’o”. Sebagian mereka juga memakai kaos berwarna hijau yang bertuliskan “hapus surat ijo menjadi SHM”.
Saat perwakilan para pendemo diperbolehkan masuk lima orang, beberapa juga ingin masuk sehingga sempat ada aksi saling dorong dengan petugas. Kemudian akhirnya mereka bisa masuk dan membawa dua kotak berisi dokumen yang diserahkan ke perwakilan Pemkot Surabaya.
“Sekarang surat lagi ditangani satu persatu, ada perwakilan di dalam. Sekarang kita lanjut ke DPRD untuk melakukan interpelasi,” teriak orator di atas mobil komando, Senin (24/8/2020).
Taufik Iman Santoso Pembina Komunitas Pejuang Surat Ijo Surabaya mengatakan, dalam aksi ini mereka ingin mengunggah Pemerintah Kota Surabaya. Pemerintah Kota mestinya mensejahterakan masyarakat. Amanat Undang-undang mengenai tanah itu untuk kemakmuran rakyat. Bukan untuk kepentingan pemkot.
“Nah ini adalah tanah negara, jelas pemkot mengajukan tanah negara menjadi HPL (hak pengelola lahan). HPL itu hanya pelimpahan pengelolaan saja, bukan hak milik. Tapi oleh pemkot disewakan, alasannya disewakan. Itu melanggar ketentuan,” lanjut Taufik.
Dalam aksinya ini, Taufik menyampaikan jika pihaknya ingin mendorong Menteri Agraria dan tata ruang (ATR), agar segera mengeluarkan keputusan mengenai pencabutan HPL tersebut.
“Kita juga meminta ke DPR untuk melakukan interpelasi untuk meneliti, apakah aset pemkot ini miliknya. Ternyata dalam simbada pemkot ini dari mana,” kata Taufik. (bid/tin)
NOW ON AIR SSFM 100
