Target 50 Ribu Rumah Subsidi di Jatim Baru Tercapai 12 Ribu Unit, Harga Tanah Jadi Kendala

Realisasi program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jawa Timur masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Dari target 50 ribu unit rumah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), hingga saat ini baru terealisasi sekitar 12 ribu unit atau 24 persen.

Arief Endro Utomo Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mengatakan, tingginya harga tanah menjadi salah satu kendala utama dalam penyediaan rumah subsidi, terutama di kawasan perkotaan.

“Bahwa target kami, target pemerintah pusat itu ada FLPP di Jawa Timur itu 50.000 unit. Tapi hari ini masih tercapai di 12.000 unit. Itu karena harga tanahnya yang sudah terlalu tinggi,” kata Arief dalam program Merawat Bumi Majapahit di Radio Suara Surabaya, Selasa (27/10/2026).

Menurutnya, persoalan tersebut membuat penyediaan rumah subsidi sulit dilakukan di pusat kota. Sebab, harga tanah yang tinggi tidak sebanding dengan batas harga jual rumah subsidi yang telah ditentukan pemerintah.

Arief menjelaskan, program FLPP ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah dengan harga terjangkau. Rumah yang dibangun melalui program tersebut umumnya memiliki luas bangunan tipe 36.

Namun, harga tanah di kawasan perkotaan sering kali membuat pengembang kesulitan menyediakan rumah sesuai ketentuan harga subsidi.

“Terus kemudian yang jadi masalah ketika di dalam kota ini tanahnya sudah sangat mahal. Sehingga enggak nutut dengan harga subsidi tadi. Jadi ketika rumah itu subsidi maka harga tanahnya harus terjangkau,” jelasnya.

Lokasi Jauh dari Kota, Permintaan Rumah Berkurang

Arief menyebut, persoalan penyediaan rumah subsidi tidak hanya berkaitan dengan tingginya harga tanah, tetapi juga kesesuaian antara ketersediaan hunian dan kebutuhan masyarakat.

Ketika rumah subsidi dibangun di kawasan perkotaan, harga tanah dapat menghabiskan lebih dari separuh batas harga jual rumah yang diperbolehkan. Akibatnya, biaya pembangunan menjadi terlalu tinggi untuk memenuhi kriteria rumah subsidi.

Sebaliknya, apabila pembangunan digeser ke wilayah yang lebih jauh dari pusat kota, harga tanah memang lebih terjangkau, tetapi permintaan masyarakat berpotensi menurun.

“Tanahnya enggak cukup duitnya. Ketika dia harus keluar agak jauh maka demand-nya yang berkurang,” ungkapnya.

Ia mencontohkan pembangunan rumah subsidi di wilayah sekitar Surabaya, seperti Sidoarjo, yang terkadang harus berada cukup jauh dari pusat aktivitas masyarakat.

Selain persoalan harga dan lokasi, penyediaan lahan rumah subsidi juga menghadapi kendala terkait peruntukan lahan.

Arief mengatakan, sejumlah lahan yang sebenarnya sesuai untuk pembangunan rumah subsidi tidak dapat dimanfaatkan karena termasuk kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Selain itu, ada juga lahan-lahan yang memang sebenarnya pas. Lahan ini pas untuk rumah subsidi. Tapi di sana ada LP2B, ada lahan pertanian pangan berkelanjutan,” katanya.

Kondisi tersebut membuat pengembang harus mencari alternatif lokasi pembangunan yang tetap memenuhi ketentuan tata ruang sekaligus terjangkau secara ekonomi.

Kualitas Rumah Subsidi Harus Tetap Dijaga

Meski menghadapi berbagai kendala, Arief menegaskan rumah subsidi tetap harus memenuhi standar kualitas bangunan yang layak bagi masyarakat.

Menurutnya, keterbatasan harga jual tidak boleh menjadi alasan bagi pengembang untuk mengabaikan mutu bangunan.

“Kemudian bangunannya juga harus betul-betul, mutunya tetap dijaga. Jadi, bukan berarti rumah subsidi itu asal jadi, tidak. Tapi rumah itu tetap dijaga,” tegasnya.

Ia menjelaskan, terdapat tiga aspek penting yang harus diperhatikan dalam penyediaan hunian, yakni keamanan, kesehatan, dan kenyamanan.

Aspek keamanan mencakup kekuatan struktur bangunan, sedangkan kesehatan berkaitan dengan sanitasi, sirkulasi udara, dan pencahayaan. Sementara kenyamanan meliputi kondisi rumah yang mendukung aktivitas penghuninya.

Di sisi lain, Arief menyebut Pemerintah Pusat juga merencanakan kegiatan akad massal rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Timur pada Desember 2027. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung di kawasan Lawang, Malang.

Dengan berbagai tantangan tersebut, penyediaan rumah subsidi di Jawa Timur masih membutuhkan penyesuaian antara harga tanah, lokasi pembangunan, serta kebutuhan masyarakat agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.(iss/ham)