Kamis, 9 Februari 2023

DPR RI Batalkan Pengadaan Multivitamin untuk Pegawai Senilai Rp2 Miliar

Laporan oleh Farid Kusuma
Bagikan
Indra Iskandar Sekjen DPR RI memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/9/2021). Foto: Farid suarasurabaya.net

Indra Iskandar Sekretaris Jenderal DPR RI membatalkan pengadaan multivitamin untuk pegawai di lingkungan DPR RI dengan anggaran Rp2 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.

Dalam keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, siang ini, Kamis (2/9/2021), Indra mengatakan pembatalan itu dilakukan sesudah mendapat masukan publik, dan adanya tekanan dari pemberitaan wartawan.

Dari proses lelang cepat yang dilakukan sudah ada pemenang yang mengajukan harga Rp1,7 miliar. Selain itu, pemberitaan media massa tidak mendesak supaya lelang itu dibatalkan.

Dia menjelaskan, pengadaan 7.856 paket multivitamin itu untuk dibagikan kepada pegawai di lingkungan DPR, di antaranya ASN Sekretariat Jenderal DPR RI, Petugas Pengamanan Dalam, dan petugas kebersihan.

Multivitamin itu untuk membantu mencegah penyebaran infeksi Virus Corona. Karena, dalam beberapa bulan terakhir, kata Indra, ada sekitar 551 pegawai di lingkungan DPR RI yang terinfeksi Covid-19.

Sekjen DPR RI bilang, pengadaan paket multivitamin itu bukan untuk Anggota DPR. Menurutnya, multivitamin Anggota DPR itu masuk dalam tanggungan pihak asuransi.

“Kami memang melakukan pengadaan vitamin dengan pagu anggaran Rp2,09 miliar dengan lelang cepat, dan didapat pemenang dengan angka Rp1,7 miliar. Namun, setelah mendengarkan masukan publik terutama keinginan wartawan, maka pada tadi pagi saya putuskan untuk dibatalkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Indra Iskandar menegaskan, dia siap menanggung konsekuensi pembatalan pengadaan multivitamin yang dimenangkan PT Chemipharma Julien Djonelida.

Selain membatalkan pengadaan paket multivitamin, Sekjen DPR RI juga menghentikan pengadaan perangkat penunjang kesehatan dengan pagu anggaran Rp5,4 miliar yang sumber anggarannya juga dari APBN 2021.(rid/tin/den)

Berita Terkait