Rabu, 1 Februari 2023

Jokowi Presiden Klaim Stok Beras Cukup untuk Kebutuhan Nasional

Laporan oleh Farid Kusuma
Bagikan
Jokowi Presiden meninjau Gudang Beras Bulog, di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (21/7/2021). Foto: Biro Pers Setpres

Joko Widodo Presiden, hari ini, Rabu (21/7/2021), meninjau gudang penyimpanan beras yang ada di Kompleks Pergudangan Badan Urusan Logistik (Bulog), di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Kunjungan kerja dadakan itu dilakukan Presiden untuk mengetahui seberapa banyak ketersediaan beras serta penyaluran program bantuan beras buat masyarakat.

Berdasarkan data yang didapat Jokowi dari Budi Waseso Kepala Bulog, stok beras yang ada di Gudang Bulog per hari ini sebanyak 1,3 juta ton.

Jumlah tersebut, menurut Presiden cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional.

“Saya ingin memastikan stok nasional untuk beras cukup. Tadi Pak Kepala Bulog menyampaikan stok yang ada di Bulog sebanyak 1.373.000 ton. Artinya, stok kita cukup,” ujarnya.

Terkait program bantuan beras, lanjut Jokowi, Bulog sudah mulai menyalurkan kepada masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan, sejak hari Jumat (16/7/2021).

Presiden berharap, program bantuan beras bisa meringankan beban masyarakat pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Bantuan beras juga melengkapi sejumlah bantuan sosial lain yang disiapkan pemerintah, untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

“Bantuan beras sudah berjalan dari Jumat yang lalu di Jakarta dan seluruh provinsi di negara kita. Jadi, program ini terus berjalan, sudah dimulai dan akan terus berjalan,” tegasnya.

Sebelumnya, Jokowi Presiden menyampaikan pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial sebanyak Rp55,21 triliun, dalam masa PPKM.

Anggaran itu antara lain untuk Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan kuota internet, dan subsidi listrik.

Pemerintah juga memberikan insentif senilai Rp1,2 juta per pelaku usaha mikro informal, dengan target sekitar satu juta pelaku usaha.(rid/frh/dfn)

Berita Terkait