Tak Ada Diskresi, Pemprov Jatim Akan Laksanakan dan Amankan PPKM Darurat

Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jatim yang mengikuti rapat pelaksanaan PPKM Darurat secara virtual dipimpin Luhut Binsar Panjaitan Menko Marves, Kamis (1/7/2021) menegaskan, kali ini tidak ada diskresi.

Sesuai perintah Luhut sebagai pemimpin pelaksanaan PPKM Darurat, Pemprov Jatim akan melaksanakan dan mengamankan PPKM Darurat di hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.

“Ini tidak ada ruang diskresi. Sudah ditegaskan tidak ada ruang diskresi di tingkat kabupaten/kota. Itu pernyataan Pak Menko (Marves), pernyataan Pak Mendagri, pernyataan Pak Jaksa Agung,” ujarnya, Kamis (1/7/2021).

Sesuai dengan pesan para pemimpin di tingkat pusat itu, Pemprov Jatim akan melaksanakan dua perintah untuk pelaksanaan PPKM Darurat di seluruh kabupaten/kota yang ditentukan.

“Pesannya begini: ‘laksanakan dan amankan’. Hanya dua kata. Nah ini kami diminta seperti itu di pemerintah daerah,” kata Emil yang mengikuti rapat bersama Menko Marves mewakili Khofifah Gubernur Jatim yang sedang terjangkit Covid-19.

Emil memastikan, Peraturan Gubernur yang akan menaungi pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa Timur akan sama persis dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) yang sedang disusun.

“Bahkan tadi Pak Menteri Agama juga berpesan soal kegiatan ibadah. Kami juga sudah secara informal berkoordinasi dengan Dewan Masjid, karena 20 Juli itu kan sudah masuk Idul Adha,” ujarnya.

Untuk menjalankan dan mengamankan pelaksanaan PPKM Darurat di Jatim, Pemprov Jatim akan tetap menyisihkan 8 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang totalnya sekian triliun rupiah.

“Sama seperti sebelumnya, kami akan mengutilisasi pos-pos itu. Delapan persen DAU itu untuk penanganan Covid-19, vaksinasi, dan lain-lain,” kata Emil.(den/tin)