Kamis, 9 Februari 2023

PLN Wujudkan Pelayanan Bebas Suap dan Korupsi Melalui SMAP

Laporan oleh Billy Patoppoi
Bagikan
Firli Bahuri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (tengah) saat mengunjungi stan PLN dalam perayaan peringatan Harkodia di Alun-Alun Suroboyo, Kamis (1/12/2022). Foto: Humas PLN

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur (UID Jatim) konsisten implementasikan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) dalam proses bisnis, maupun mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Transparans tersebut turut dikampanyekan PLN, dalam rangkaian kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar di Alun-Alun Kota Suroboyo,  pada 1-2 Desember 2022.

Firli Bahuri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hadir dalam Hakordia di Jatim itu memberikan apresiasinya atas transformasi layanan PLN dan implementasi budaya anti korupsi tersebut.

“Transformasi PLN melalui digitalisasi ini sangat bagus. Seperti kampanye penggunaan kendaraan listrik yang terus digalakkan PLN, kami berharap kedepannya terus konsisten, serius menumbuhkan iklim kendaraan listrik,” papar Firli dalam keterangan yang diterima suarasurabaya.net, Jumat (2/12/2022).

Ia pun mendukung upaya PLN untuk memperbanyak infrastruktur kelistrikan untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Sementara itu Lasiran, General Manager PLN UID Jatim mengatakan implementasi SMAP bukansekedar aturan yang harus dilaksanakan, kewajiban yang harus dibudayakan dalam keseharian di lingkungan kerja. Dia lantas mencontohkan implementasi SMAP dalam proses pengadaan di PLN.

“Transformasi digital dalam proses pengadaan PLN akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan. Tentunya, pengembangan proses ini dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mengurangi kemungkinan terjadinya fraud (penipuan) dalam proses berjalan,” terang Lasiran.

Ia menambahkan melalui sistem, proses dan separangkat peraturan ini dapat digunakan untuk mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan.

Sehingga, dapat mendorong kinerja perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang berkesinambungan bagi para pemegang saham, maupun masyarakat secara keseluruhan. (bil/ipg)

Berita Terkait